BOGOR-RADAR BOGOR, Pemekaran Kabupaten Bogor Barat nampaknya belum bisa direalisasikan tahun 2020 nanti. Pasalnya, Presiden Jokowi hingga kini belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Bogor Barat Sudah Siap Dimekarkan, Fadli Zon Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB
Seperti yang disampaikan Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Budi S Sudarmadi.
Menurutnyaa, hingga kini belum ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo untuk mencabut moratorium DOB.
“Melihat kondisi keuangan saat ini, diprioritaskan untuk yang lain dulu. Tapi kita tunggu arahan dari Pak Presiden. Prinsipnya saat ini masih moratorium,” kata Budi ditemui di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).
Dia juga tidak bisa memastikan calon DOB seperti Kabupaten Bogor Barat, yang telah memiliki amanat presiden (ampres) sejak lama, akan diproses kembali, andai moratorium dicabut.
“Bogor masuk ampres yang lamakan. Sementara kebijakan masih moratorium. Andaikan yang sudah keluar ampres diproses kembali? kita semua kan nggak tahu,” kata Budi.
Meski begitu, bagi daerah yang telah mulai menyiapkam anggaran persiapan DOB, dia tidak mempermasalahkannya.
Seperti Pemkab Bogor yang mengusulkan anggaran Rp40 miliar untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat.“Ya kalau ada persiapan, siap-siap saja dulu lah. Saat ini masih moratorium kok,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat terus didorong karena kebutuhan pemerataan pembangunan yang sulit diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kita ada 40 kecamatan dan penduduk 5,8 juta jiwa, rentang kendali kita terlalu jauh. Di sisi lain, kemampuan anggaran kita kecil sehingga untuk pemerataan pembangunan agak berat,” kata Burhan.
Pemkab Bogor juga telah mengusulkan Rp40 miliar dalam RAPBD 2020. Anggaran itu, kata Burhan, dialokasikan untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg seluas 40 hektare.
“Dari 40 hektare itu, 20 hektare untuk komplek pemerintahan, 10 hektare untuk taman serta jalan dan 10 hektare untuk keperluan bangunan Forkopimda,” jelasnya. (cek/pojokbogor/ysp)
