KLAPANUNGGAL-RADAR BOGOR, Lama tak tergaung perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Timur (Botim), hingga kini Presidium DOB Botim masih berupaya agar rencana pemekaran direstui DPRD Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Sekjen Presidium Bogor Timur, Ade Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya masih menjaga komunikasi dengan Pemprov Jabar. Pertemuan antara kedua pihak pun berlangsung pada 11 November 2019 di Gedung Sate, Bandung.
“Iya kami terus membangun komunikasi dengan pihak Pemprov dan DPRD Jabar. Pertemuan ini juga sebagai upaya kami hingga saat ini untuk mewujudkan keinginan bersama,” kata Ade kepada Radar Bogor, Rabu (13/11/2019).
Ade memaparkan, dalam pertemuan itu ada beberapa pembahasan tentang kekurangan administasi DOB Botim. Namun hal tersebut, kata dia, bukan persoalan prinsipil. “Hanya tambahan keterangan dan seluruhnya sudah dipenuhi oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor,” tutur Ade.
Setelah disetujui beberapa waktu lalu, lanjut dia, saat ini yang terpenting yakni, tindaklanjut agar permohonan DOB Botim dapat konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar tidak masuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait luasan wilayah.
“Seperti Musdes atau SKMD (Surat Keputusan Musyawarah Desa) yang bisa menggunakan persetujuan lama bagi yang sudah Ampres(Amanat Presiden),” ungkap Ade.
Menurut Ade, yang menjadi prioritas Pemrpov Jabar saat ini, ada lima CDOB. Yakni tiga CDOB yang telah ampres dan dua lainnya yang baru masuk Pemprov sesuai dengan Undang-undang 23 dan RPP.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar mengaku, hingga saat ini masih mengupayakam DOB Botim. Meski saat ini ia disibukan dengan berbagai kegiatan dewan, lanjut dia, seluruh anggota presidium DOB Botim tak perlu meragukan dukungan tersebut.
“Kami termasuk para mantan dewan akan terus menjaga komitmen bahwa upaya pemekaran Botim merupakan perjuangan bersama,” singkat Beben, kemarin. (rp1/c)
