JAKARTA-RADAR BOGOR, Komisi V DPRD Jabar melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI membahas program pembangunan Jawa Barat periode 2020-2024 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat menyampaikan masalah pendidikan dan kepemudaan yang masih menjadi fokus diperjuangkan oleh DPRD Jawa Barat.
Achmad Ru’yat menyebut jumlah SMK dan SMA Negeri masih kurang di Jawa Barat, dimana terdapat sebanyak 220 Kecamatan yang tidak memiliki SMK dan SMA Negeri. Komisi V DPRD menyoroti kurangnya perhatian Pemerintah Pusat mendukung kuantitas dan kualitas pendidikan di Jawa Barat, khususnya jumlah tenaga pendidik baik PNS maupun guru honorer di pelosok daerah.
“Masih ada 220 kecamatan blank spot tidak ada SMK, SMA yang negeri, masalah guru dan tenaga kependidikan sangat banyak di daerah pelosok guru dan PNS nya cuma 1 kepala sekolah saja, masih kurang tenaga pendidikannya,” ungkap Achmad Ru’yat saat RDPU di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, pada Kamis (14/11/2019).
Achmad Ru’yat juga memaparkan permasalahan kepemudaan di Jawa Barat yang menempati indeks pembangunan pemuda urutan paling bawah, dari 34 provinsi menempati urutan ke 33 indeks pembangunannya. Menurutnya faktor yang memperngaruhi indeks pembangunan pemuda yaitu bidang pendidikan yang masih jauh dari standar.
“Jawa Barat juara 2 terbawah dalam indeks pembangunan pemuda, dari 34 provinsi Jawa Barat ranking 33, jadi masih kurang, untuk olahraga memang juara 1 PON Jabar, tapi masih mempersiapkan PON Papua,” kata Achmad Ru’yat. (net/ysp)
