JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah pusat dan daerah perlu segera mereformasi birokrasi demi menumbuhkan investasi. Terutama di daerah-daerah yang menjadi gerbang keluar masuknya barang seperti Jawa Timur (Jatim). Perombakan itu bakal memperbaiki posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) yang kini berada di tingkat 73.
Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi 28,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Kontribusi tersebut masih bisa meningkat asal Jatim mampu mendatangkan lebih banyak investor.
“Sebenarnya daerah pun tidak jauh berbeda dengan nasional. Harus ada perubahan birokrasi. Tata aturan pun harus semakin mudah,” kata David Sumual, ekonom BCA, Selasa (12/11).
Menurut dia, pemerintah daerah tidak cukup hanya menawarkan fasilitas kepada investor. Sebab, para penanam modal tidak hanya mencari daya dukung listrik dan kawasan industri yang mumpuni.
Aturan terkait dengan kemudahan berusaha, mengimpor, dan mengekspor barang, bahkan aturan pengiriman barang antardaerah juga harus ditingkatkan. “Nah, praktiknya selama ini bagaimana. Secara aturan, sudah banyak reformasi. Tetapi, praktiknya di lapangan tentu tidak semudah itu,” sambung David.
Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin mengungkapkan bahwa total ada 18 aturan yang berkaitan dengan birokrasi di pelabuhan. Mulai urusan bea dan cukai, karantina, perizinan investasi, hingga perindustrian. Birokrasi yang panjang dan merepotkan tersebut membuat investor tidak berminat menanamkan modal di Jatim.
“Dwelling time saja, misalnya. Di India sehari selesai. Di (negara) kita 7 hari sudah Alhamdulillah,” ungkapnya. Karena itu, pelabuhan-pelabuhan Jatim kurang cepat untuk mengirimkan barang.
Dia berharap instansi-instansi terkait bisa membuat aturan yang lebih mudah. Sebab, pengelola pelabuhan tidak bisa seenaknya menyederhanakan aturan. Penyederhanaan itu penting mengingat Jatim adalah salah satu daerah yang mengirimkan banyak barang ke wilayah Indonesia Timur maupun luar negeri.(JPS)
