SENTUL-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam Rakornas Pemerintah Pusat dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).
Pertemuan ini pun diikuti para kepala daerah. Sebagai tuan rumah, Bupati Bogor Ade Yasin juga hadir dalam rakornas tersebut. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Ade Yasin untuk mengadu soal kemacetan Jalan Raya Puncak.
“Kami sudah jenuh dengan one way di Puncak. Kanalisasi 2-1 juga pernah dilakukan, tapi tidak berhasil. Karena volume kendaraan tidak sebanding dengan badan jalan yang kecil,” kata Ade seperti dikutif dari pojokbogor.
Kata dia, terutama saat musim liburan, volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Puncak bisa mencapai 19.000 unit. “Jadi tidak mungkin ada solusi jika jalan tidak dilebarkan,” katanya.
Dihadapan ribuan pejabat negara, Ade juga mengungkap soal kebutuhan pembangunan Jalur Poros Tengah Timur (Puncak II). Selain bisa mengurangi kemacetan, jalan baru ini juga dirasa mampu mendongkrak perekonomia warga sekitar.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah memiliki lahan yang bisa digunakan untuk Jalur Poros Tengah Timur. Lahan ini membentang sepanjang 46 kilometer dari kawasan Sentul hingga Cianjur dan dianggap bisa mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50%.
Sayangnya, kata Ade, ada perbedaan kajian antara Pemkab Bogor dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Tapi ada kajian berneda dari Kementerian PUPR dengan Kabupaten Bogor. Menurut Kemen PUPR, kalau dibangunkan jalan, mereka khawatir malah perumahan yang berkembang. Tapi kajian kami, justru dengan jalan itu, meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berujung pada meningkatnya tarag hidup, perekonomian hingga indeks pembangunan. Dibikin green belt saja jika khawatir jadi banyak perumahan di sana,” tegasnya.
Dia pun berharap Kementerian PUPR mulai melirik Puncak II untuk mengatasi masalah kemacetan di Puncak. Karena, kata dia, jika mengandalkan APBD Kabupaten Bogor, tidak memungkinkan.
“Hasil kajian kami, butuh Rp1,2 triliun untuk membangun Poros Tengah Timur. Kalau menggunakan APBD tidak memungkinkan. Anggaran kami minim sementara kebutuhannya banyak,” kata dia.(cek/pojokbogor)
