BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama pemerintah pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, Bima Arya hadir bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser, Dandim/0606 Kota Bogor Letkol Arm Teguh Cahyadi dan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Bambang Sutrisna.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan agar jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi atau dicari-cari. “Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada mens rea (sikap batin jahat), tidak ada niat jahatnya, ya jangan di cari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” ujar Presiden.
Presiden memberi contoh misalnya di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya itu ada 57 ribu. Sehingga, kalau ada yang keliru satu, dua atau tiga itu sebaiknya segera cepat diingatkan. Tidak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Wali kota mengontrol sekian banyak kegiatan.
“Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” terang Presiden.
Presiden juga menyindir masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak.
“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi.
“Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujarnya.
Presiden juga menekankan mengenai program cipta lapangan kerja. Menurut Presiden Jokowi, bahwa kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati dan wali kota, tapi juga semuanya, urusan keamanan, urusan kelancaran, proses-proses perizinan. “Semuanya harus memberikan dukungan; Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi,” katanya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada daerah yang hadir dalam acara tersebut. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, sudah, tutup mata, tanda tangani izinnya, secepat-cepatnya.
“Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, back up dari Polres, dari Polda, back up. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau, ada orang datang, investor datang, ingin membangun, pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor secepat-cepatnya,” tutur Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita, jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. “Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” tegas Presiden. (Humpro :indra/arvan/skb/pri)
