CISARUA-RADAR BOGOR, Jalan Raya Puncak Bopuncur (Bogor-Pucak-Cianjur) sudah overload. Jalur nasional itu kini tak mampu lagi menampung kendaraan yang masuk maupun keluar.
“Jalur utama Puncak walau sudah ada pelebaran pada beberapa bagian, arus kendaraan yang masuk sulit terkendali. Jalan sudah tidak menampung. Solusinya adalah akses jalan baru,” ujar Camat Cisarua, Deni Humaedi, kepada Radar Bogor, Senin (11/11/2019).
Untuk mengurangi beban jalur utama puncak, penantaan jalur alternatif wajib dilakukan oleh pemerintah.
Deni menyebut, jalur alternatif mampu mengurangi beban jalur puncak. Namun kondisi Jalur Alternatif masih belum optimal. Banyak jalan yang rusak dan minim penerangan.
“Itu jadi pekerjaan rumah pemerintah. Baik Pemerintah Kabupaten Bogor, kecamatan, maupun desa,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, Deni akan memanggil para kepala desa juga lLurah yang ada di wilayah Kecamatan Cisarua untuk mendata ulang jalan-jalan alternatif di wilayahnya. “Kami akan rapat dengan para kades juga lurah untuk menginventarisir jalur alternatif,” tuturnya.
Ia mencontohkan, saat kemacetan Jalan Raya Puncak akhir pekan lalu, menjadi bukti otentik bahwa jalan alternatif menjadi salah satu akses pengurai kemacetan. Namun, ada beberapa titik yang menghambat pengendara saat melintasi jalur tersebut. “Kita akan mengidentifikasi titik-titik yang diduga menjadi penghambat,”paparnya.
Iapun berharap Jalur Poros Tengah Timur atau Puncak Dua bisa segera dibangun. “Kita juga dorong itu. Pemkab juga ingin segera terealisasi akses baru menuju puncak. Karena lima tahun kedepan jalur puncak akan semakin krodit. Meskipun dilakukan pelebaran,” imbuhnya.
Sementara itu Anggota DPRD Jawabarat, Ricky Kurniawan mengatakan, dirinya akan terus mendorong Jalur Poros Tengah Timur. Menurutnya kebutuhan akan jalur baru menuju puncak sangat mendesak.
“Jalur Poros Tengah Timur menjadi kebutuhan yang sangat urgen. Kemacetan akhir pekan lalu menjadi bukti bahwa Jalan Raya Puncak sudah tak mampu lagi menampung kendaraan yang masuk atau keluar,” tukasnya.
Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah di kawasan Puncak butuh dukungan penataan tata ruang yang konsisten. Tanpa adanya penataaan tata ruang yang konsisten tak akan menyelesaikan masalah yang ada di Puncak.
Kesimpulan tersebut mengemuka pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan mengangkat tema “Perpanjangan Lintas Rel Terpadu dari Kota Bogor ke Kawasan Puncak” pada akhir pekan kemarin di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta.
Berbagai narasumber hadir dalam kegiatan FGD seperti Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor; Syarifah Sofiah, Pengamat Transportasi; Yayat Supriyatna, dan Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia; Hermanto Dwiatmoko.
Menurut Yayat Supriyatna, permasalahan tata ruang tak terlepas dari demand yang terus bertumbuh dan beban yang terus bertambah melampaui kapasitas yang ada. “Setiap ada tempat usaha baru, akan menjadi bangkitan baru yang mendorong munculnya jaringan-jaringan jalan lokal yang semuanya bermuara pada jalan nasional. Sedangkan, kapasitas infrastruktur jalan nasional yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan peningkatan,” ujar Yayat dalam paparannya.
Lebih lanjut Yayat menyampaikan jika penataan transportasi yang mengesankan lalu lintas lancar, justru akan memicu peningkatan tumbuhnya kawasan industri wisata yang sebetulnya sudah melebihi daya dukung. Sedangkan, selama ini belum pernah ada hitungan persis seberapa besar daya dukung dan kemampuan infrastruktur di kawasan Puncak dapat menampung.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Edi Nursalam menyampaikan bahwa permasalahan kawasan Puncak tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dari sisi transportasi saja, perlu dilakukan pula penataan ruang dan lingkungan. Menurut Edi, permasalahan di kawasan Puncak bukan sekadar persoalan penanganan transportasi.
“Kita juga tidak menginginkan jika penataan transportasi justru membuat lingkungan Puncak menjadi rusak,” terang Edi. Lebih lanjut Edi menekankan jika penataan transportasi merupakan bagian yang harus dilakukan tanpa mengesampingkan upaya untuk menjaga kelestarian kawasan Puncak.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan jika Pemda Bogor telah melakukan pengendalian tata ruang baik melalui penutupan bangunan liar maupun melakukan penghijauan hingga menjaga daerah resapan. Namun demikian, Syarifah tetap mengatakan pentingnya angkutan umum massal sebagai bagian dalam penataan kawasan Puncak. (all/ded)
