BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota DPRD Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya mendorong sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP gratis untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2020/2021.
Ia akan mengawal kebijakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil itu agar mendapat persetujuan anggota dewan melalui rapat paripurna. “SMA dan yang setara, seharusnya tidak lagi ada pungutan,” kata politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor–Cianjur ini.
Rudi Harsa mengatakan, RAPBD Tahun Anggaran 2020 terkait pembebasan biaya untuk SMA dan sederajat nilainya mencapai Rp1,4 triliun. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.
Bagi siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB atau siswa SMA swasta ada bantuan juga dengan melalui akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Besaran dana bantuan setiap siswa tidak mampu di sekolah swasta kalau tidak salah, per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550 ribu,” tukasnya.
Dia menambahkan, terkait rinciannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis). “Adanya program tersebut dapat membantu orang tua guna meringankan biaya pendidikan anak-anaknya. Dari segi pembiayaan sudah dianggarkan Disdik Provinsi Jabar, sedang disusun juga petunjuk teknisnya,” tuturnya.
Sebagai informasi, data Provinsi Jawa Barat, terdapat 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Pada Tahun Ajaran (TA) 2020, bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp 1,4 juta sampai Rp 1,9 juta, yang akan dilaksanakan pada Juli 2020. Sementara, Bantuan Pendidikan
Menengah Universal (BPMU) diberikan kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). Saat ini, di Kota Bogor terdapat 14 SMA/K negeri, dengan perincian, 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Total siswa di sekolah negeri tersebut yakni 5.256 siswa.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk SPP ialah mencapai Rp1,4 triliun dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.(*/ric)
