BOJONGGEDE-RADAR BOGOR, Pembangunan Jalur Bojonggede-Kemang (Bomang) bakal segera dilanjut.
Pemerintah kini telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 44 miliar sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, dengan fokus yang tetap sama, yakni untuk pembebasan lahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengamini hal tersebut. Dalam R-APBD 2020, ploting anggaran untuk jalur akses baru itu masih untuk pembebasan.
Menurut data laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memang hampir seluruhnya tuntas.
Hanya saja, masih ada beberapa spot yang disengketakan. Sehingga, jika hal itu benar terjadi maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor siap untuk melakukan konsinyasi.
“Karena ini untuk kepentingan publik, saya berharap bisa seluruh clear. Agar tahun depan pembangunan dimulai,” kata Burhan.
Rencana pembangunan di awal tahun, sambung Burhan, akan dimulai dengan konstruksi jalur lambat. Hal itu sesuai dengan rencana dan arahan yang diberikan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan kala inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu yang lalu.
Masih kata Burhan, selain berpatokan kepada anggaran yang bisa dialokasikan, ternyata jalur lambat yang dibangun juga untuk mengamankan lahan dan tanah. Dimana selama ini Burhan mengaku bahwa lahan banyak dicomot oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Untuk jalur cepat itu juga lebih besar biayanya. Kita berharap semua orang yang duduk di DPR RI dan DPRD Provinsi bisa membantu untuk pembangunan. Karena kalau dari APBD saja, kita pengap,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR, Soebiantoro menjelaskan jika ditotal anggaran yang diperlukan untuk pembangunan jalan Bomang, bisa mencapai Rp.1 triliun. Hitungan tersebut, jika jalur Bomang diintegrasikan ke jalan Tegar Beriman.
“Tapi itu kan membutuhkan anggaran yang besar, karena butuh underpass dan flyover. Gak mungkin lah kalau di cover APBD semua. Nanti 2021 kita akan coba untuk meminta bantuan APBN,” ungkapnya.
Pembangunan di jalur Bomang memang sempat terkendala. Dimana, pembebasan lahan yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Bogor di Kecamatan Tajurhalang pun belum mencapai seratus persen. Penyebabnya, ada pemilik lahan yang belum bersepakat untuk memberikan lahannya.
Camat Tajurhalang, Fikri Ihsani, mengatakan dari sekian banyak lahan yang dibebaskan, tinggal satu bidang tanah yang belum dibebaskan. Musababnya, sang pemilik tengah bertugas di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Iya satu bidang lagi. Tapi, itu pun sudah bersepakat dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Artinya, kita bisa selesaikan sampai 100 persen, khususnya di Kecamatan Tajurhalang,” kata Fikri. (dka/c)
