JAKARTA-RADAR BOGOR,Polemik harga gas yang sempat meresahkan industri akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku sudah meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menghitung ulang komponen-komponen dalam penentuan harga gas. Sebab, kenaikan harga gas bisa berdampak besar pada produktivitas yang dihasilkan pelaku industri.
“Kalau dilihat industri di negara-negara lain, harga kita ini terlalu mahal,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11). Bisa saja, kata Jokowi, kenaikan biaya terjadi pada proses teknisnya. Sebab, berdasar laporan yang diterima, harga gas di onshore masih normal.
“Bisa saja itu harga sewa pipa dari, misalnya, Dumai menuju ke Jawa. Apakah sambungan-sambungan pipa itu terlalu mahal cost-nya?” kata Jokowi mencontohkan. Dia juga sudah meminta agar harga gas tidak dinaikkan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menunda kenaikan harga gas industri. Kenaikan harga gas industri awalnya akan dilakukan per 1 November 2019 antara 12–15 persen dari harga saat ini USD 9–USD 10 per mmbtu.
Sementara itu, PGN menyebutkan, harga gas industri tidak naik sejak 2013. Padahal, biaya pengadaan gas terus naik selama 6 tahun ini. Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menuturkan, biaya pengadaan gas yang merupakan harga pokok pembelian, biaya operasional, dan kurs USD terus meningkat.
“Selain itu, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi, dan UMR,” ucapnya. Jadi, tidak adanya kenaikan harga gas industri membuat beban PGN cukup berat. Padahal, perseroan berkomitmen untuk tidak membebani keuangan negara melalui subsidi energi.(JPG)
