Beranda Metropolis

Adakan Aksi di Balaikota Bogor, Ini Tuntutan Mahasiswa UIKA

Demo Mahasiswa UIKA
Sejumlah mahasiswa UIKA menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota Bogor, Rabu (6/11/2019).

BOGOR-RADAR BOGOR, Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Bogor, Rabu (6/11/2019). Dalam aksinya itu, mereka meminta Wali Kota Bima Arya Sugiarto bertanggung jawab atas kinerja kepala OPD yang buruk. Jangan sampai tahun selanjutnya tetap sama.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga meminta kepada Bima untuk segera mencopot kepala dinas bermasalah seperti Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, jika tidak bekerja serius sesuai tupoksi. Kalau bisa mengundurkan diri.

Ketua Umum KAMMI UIKA, Debi Firdaus mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bogor, hingga 11 Oktober, serapan anggaran Kota Bogor masih dibawah 50%.

Atau tepatnya berada di angka 43,62% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar 2,72 triliun. Atau dengan kata lain baru terealisasi Rp 1,28 triliun.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun menjadi biang keladi lantaran serapan anggaran yang minim. Salah satunya Dinas Perumahan dan Pemukiman yang minim serapan anggarannya sehingga yang terserap hanya 44,3% atau 74,08 miliar.

Padahal APBD yang diberikan terhitung tak main-main angkanya. Dengan hal ini Walikota Bogor sebagai pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab atas rendahnya serapan anggaran dan segera mencopot kepala dinas bermasalah.

“Sebagaimana yang kita kettahui bahwa program-program yang direncanakan oleh Dinas-dinas merupakan manifestasi dari Visi dan Misi Walikota Bogor,” ujarnya kepada Pojokbogor (Radar Bogor Group) saat melakukan aksi di Kantor Walikota Bogor, Rabu (06/10/2019).

Namun, lanjut Debi, banyaknya kepala dinas yang tidak becus termasuk kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor dalam menyerap anggaran secara maksimal melalui program yang sudah direncanakan. Apalagi program tersebut adalah program yang sangat menentukan kesejahteraan rakyat.

Padahal anggaran sudah disediakan APBD tapi kepala dinas tak mampu menyerap anggaran tersebut secara sempurna sehingga akan berimplikasi kepada keberlangsungan kesejahteraan rakyat. “Jika serapan anggaran ini rendah maka pasti akan banyak program Dinas Perumahan dan Pemukiman yang tersendat,” pungkasnya.(pin/adi/ps)

Baca Juga