CIBINONG-RADAR BOGOR, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mempertanyakan program The City of Sport and Tourism yang selama ini digaungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pasalnya, Pemkab hanya menganggarkan Rp23 miliar untuk sektor pariwisata dari total usulan anggaran Rp6,9 triliun, dari nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Rudy pun dibuat terkejut saat melihat alokasi dana wisata dengan jumlah jauh dari yang dianggarkan. Sebab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor jadi leading sector utama dalam mewujudkan keinginan pimpinan daerah tersebut. “Kalau cuma segini anggarannya, sektor mana yang mau dimajukkan,” beber Rudy.
Politisi Gerindra ini mengaku, akan melakukan kembali rapat internal dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk melihat, detail program apa saja yang akan dikerjakan pada 2020 nanti. Pembahasan akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan dilakukan ditingkat komisi, yang akan berlangsung selama satu minggu.
Lalu sesi kedua akan dilakukan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) yang akan berlangsung pada pertengahan bulan November. “Mungkin nanti akan kita komunikasikan dulu dengan SKPD terkait. Karena ini menyangkut program bupati. Kita hanya melaksanakan fungsi kita dari sisi budgeting,” jelasnya.
Sebelumnya, Ade Yasin menerangkan, untuk sektor pendapatan Kabupaten Bogor, akan dititik beratkan dari sektor pendapatan daerah. Ade Yasin menargetkan total pendapatan daerah pada 2020 nanti sebesar Rp6,4 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun dan dana perimbangan Rp2,3 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp1,2 triliun.
“Dengan nilai PAD yang menjadi penyumbang terbesar dalam APBD 2020, ini menggambarkan, kemandirian kami dalam mendanai program pembangunan di daerah,” terangnya.
Untuk belanja daerah 2020 nanti, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan usulan sebesar Rp6,9 triliun, yang terbagi dari dua komponen.
Yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp3,3 triliun yang rencananya dialokasikan untuk dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 5810 unit, Pilkades, bantuan operasional sekolah (BOS) daerah, pembangunan masjid, rehabilitasi pesantren dan pembangunan ruang kelas baru sekolah swasta dan rehabilitasi Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Sementara, untuk belanja langsung yang diusulkan sebesar Rp3,6 triliun. Yang akan berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah dan penambahan jalan di Kabupaten Bogor. “Terkait defisit sebanyak Rp.547 miliar, nantinya akan kita tutupi dari Silpa tahun ini,” pungkasnya.(dka/c)
