CIBINONG-RADAR BOGOR, Rencana pemekaran Bogor Barat, terus diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kini, Pemkab Bogor sudah menganggarkan Rp40 miliar untuk merealisasikan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Selain itu, Pemkab Bogor juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut moratorium DOB.
“Sampai hari ini belum ada kejelasan moratorium, tapi mereka (pusat) sudah paham lah pasti. Karena kita ini pemekaran kebutuhan bukan kepentingan politik. Kita melayani 5,8 juta itu kan sudah terlalu banyak,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, kemarin (4/11).
Menurut Burhan, Pemkab saat ini tidak hanya melayani warga Bogor saja. Melainkan warga yang berasal dari regional dan nasional. Apalagi, Pemkab juga diharuskan untuk menjaga kondisi di ibukota, serta wilayah Jabodetabek pada khususnya. Maka dari itu, Burhan berharap moratorium dicabut walaupun hanya untuk membela Kabupaten Bogor.
“Karena ini adalah beban kami untuk melayani 5,8 juta penduduk. Yang jelas potensinya itu adalah pariwisata dan perkembangan perkotaan karena berdekatan dengan BSD (Bumi Serpong Damai). Kalau urusan bisnis tidak akan berhimpitan dengan ibukota, yaitu Tenjo, Parungpanjang dan Rumpin,” bebernya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman juga mengatakan hal yang serupa. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pemekaran di Kabupaten Bogor saat ini memang bergantung pada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Pasalnya selain Bogor Barat, Garut Selatan dan Sukabumi Utara juga menunggu kepastian moratorium tersebut.
“Kita menunggu pusat. Dan kita sudah memparipurnakan APBD untuk itu. DOB Bogor Barat ini memang layak untuk dianggar. DOB itu penting, jadi harus dianggarkan. Untuk hal – hal yang sudah muncul itu harus dipersiapkan anggaran,” tegas Usep menambahkan.(dka/c)
