CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mencoba berbagai cara untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua.
Setelah uji coba kanalisasi 2:1 belum maksimal, usulan berbagai opsi kini mulai muncul. Salah satunya opsi sistem ganjil genap dan rekayasa sektoral.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, uji coba kanalisasi 27 Oktober lalu mendapati banyak temuan. Sehingga, Pemkab harus menunda uji coba kedua yang rencananya akan dilansungkan 3 November mendatang.
Di luar itu, soal opsi lain yang menjadi usulan juga akan menjadi pertimbangan besar. “Pemkab punya rekayasa baru. Sistem zonasi atau rekayasa sektoral itu. Jadi Puncak ini kan memang zonanya berbeda-beda. Ada yang jalannya luas dan sempit,” kata Syarifah beberapa waktu lalu.
Namun secara detail, usulan rekayasa sektoral tersebut belum bisa dijabarkan. Yang pasti kata Syarifah, rekayasa sektoral tersebut bisa menjadi salah satu kebijakan dari pola yang banyak diterapkan pada jalur Puncak.
“Karena salah satu temuannya itu adalah soal kapasitas jalan. Secara geometris, tidak seragam. Ada lebar dan tiba-tiba menyempit. Ini akan didorong karena kawasan Puncak masih menjadi destinasi yang banyak diminati,” terangnya.
Syarifah juga meminta agar seluruh pihak tidak menyerah dengan segala uji coba yang dilakukan. Apalagi sejak 2015, kawasan Puncak pernah dicoret sebagai kawasan wisata nasional karena kemacetannya.
“Kita ingin kembali dengan warga yang nyaman, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Makanya sekarang ini kita cari pola penyelesaiannya. Terutama sarana dan prasarana diuji coba kemarin,” beber Syarifah.
Soal opsi lainnya selain kanalisasi 2:1, Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Hindro Surahmat mengatakan, opsi ganjil genap maupun rekayasa sektoral bisa saja dijadikan satu paket dengan kanalisasi.
Terutama dalam penanganan penyelesaian kemacetan Puncak, semua pihak jangan terpaku pada kanalisasi saja. “Bisa digabung dengan kegiatan lainnya. Manajemen lalu lintas itu tidak 2:1 saja, atau buka tutup (one way) saja,” tegasnya.
Hindro mengaku, awalnya memang jauh sebelum ini pernah ada pemikiran untuk menerapkan rekayasa zonasi dan sistem ganjil genap. Hanya saja, sekarang ini semua infrastrukturnya harus diselesaikan.
“Sekarang ini ada konstruksi jalan yang diprediksi selesai awal Desember, ada juga persoalan hambatan samping seperti PKL, tiang listrik yang berada di jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan, dan ada peningkatan volume kendaraan sebanyak lima persen,” terangnya lagi.
Sehingga, kata dia, penundaan ujicoba kanalisasi untuk kedua kalinya ini pertanda Pemkab, BPTJ, dan Polres Bogor harus lebih siap. Terutama persoalan-persoalan yang menjadi hambatan tadi bisa diselesaikan terlebih dahulu.
“Teknis pelaksanaannya kira bicarakan dan kordinasikan dengan baik. Perlu penguatan lapangan. Persoalan teknis lainnya seperti pengaturan lampu lalu lintas itu juga akan dibenahi,” tambahnya.
Sementara, sambil menunggu ujicoba yang kedua kalinya, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor masih memberlakukan sistem yang sama pada akhir pekan. Yakni sistem satu arah atau one way.
“Rekayasa yang dilakukan seperti yang sudah-sudah. One way sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya. Jadi warga bisa memanfaatkan waktu yang sudah ditentukan selama belum ujicoba yang kedua,” tambah Kepala Satlantas Polres Bogor, AKP Fadly Amri. (dka/c)
