JAKARTA-RADAR BOGOR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memasukkan permasalahan penanganan sampah sebagai salah satu prioritas pekerjaan akan dilakukan kementerian yang dipimpinnya.
“Permasalahan pengelolaan sampah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu dalam lima tahun ke depan, saya akan memprioritaskan penanganan sampah dalam program kerja Kementerian PUPR,” kata Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (01/11).
Menurut Basuki, penanganan pengelolaan sampah harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh melibatkan semua sektor baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta maupun masyarakat.
Dengan kata lain, Menteri PUPR menyatakan, bahwa penanganan sampah tidak bisa diselesaikan jika hanya menjadi pekerjaan sambilan saja.
“Harus fokus seperti halnya perintah Presiden dalam bekerja, agar bisa memberikan dampak ke masyarakat,” kata Basuki Hadimuljono.
Menteri Basuki juga mengemukakan, isu penanganan sampah harus terus digaungkan oleh berbagai pemangku kepentingan di Tanah Air.
Menurutnya, pengelolaan sampah juga tidak lagi dapat dilakukan dengan cara lama yang tradisional, yakni dengan mengangkut sampah untuk dibuang seluruhnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah terbuka.
Ia memaparkan, warga harus sudah dapat memilah jenis sampah mulai dari rumah masing-masing, dengan pendekatan 3R (reuse, recycling dan reduce) sehingga diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
Terkait pengelolaan sampah, Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah inovasi antara lain dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS).
Inovasi lainnya adalah pemanfaatan limbah plastik untuk campuran aspal, pembangunan sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) dengan mengubah sampah menjadi sumber energi yang berfungsi menjadi briket sebagai subtitusi bahan bakar dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Menteri Basuki juga mengemukakan, salah satu upaya nyata program Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masif adalah program Citarum Harum dengan memperbaiki kondisi Sungai Citarum yang menjadi sumber air bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Penataan dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan badan sungai, penyediaan permukiman baru bagi warga yang direlokasi, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan serta penegakan hokum.
(ANTARA)
