BOGOR – RADAR BOGOR, Memiliki peran penting membangun masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, membuat Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (Unpak) Bogor membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda berprestasi.
Khususnya yang berasal dari desa di Kabupaten Bogor. Peran tersebut diaplikasikan dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Dekan Fakultas Ekonomi Unpak, Hendro Sasongko mengatakan, jumlah Bumdes Kabupaten Bogor yang ada saat ini akan lebih baik jika terus ditingkatkan kualitasnya daripada kuantitasnya.
Akan lebih baik bukan saja Bumdes nya melainkan juga masyarakatnya. Sehingga ketika berhasil bisa menjadi role model bagi desa lainnya.
“Pada saat itu barulah mewacanakan untuk membuat Bumdes baru,” ujarnya kepada Radar Bogor usai kegiatan Parade Riset Akuntansi 4 di Aula Utama Gedung B Lantai 4 Fakultas Ekonomi Unpak Bogor, Kamis (31/10/2019).
Hendro menuturkan, hambatan utama peningkatan Bumdes ialah SDM-nya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan pimpinannya yakni kepala desa. Karena itu, jika komitmen, kemampuan serta pola pikir Kepala Desa visioner maka kendala itu bisa terkikis.
“Kalau pola pikirnya masih yang lama maka anggaran sebesar apapun tidak akan membuat Bumdes itu maju,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, sambung dia, FE Unpak siap memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda desa yang terpilih berdasarkan pilihan Pemerintah Desa maupun Pemkab Bogor. Ketika lulus, anak tersebut harus kembali ke desa untuk membangunnya.
“Saya pikir berani untuk awal lima anak mendapat beasiswa berdasarkan pilihan Pemda, intinya harus balik ke desa, karema banyak desa bagus dan harus terbangun,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kemitraan yang dilakukan dengan FE Unpak merupakan keinginan untuk pendampingan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Khususnya untuk pengembangan Bumdes. Sebab kendala yang sering kali dialami selain kondisi wilayah yang luas juga SDM yang belum maksimal. “Itu yang akan menjadi hambatan,” ujarnya kepada Radar Bogor
Dalam kegiatan bertajuk Integrasi Pendidikan Akuntansi Sosial dengan Rencana Induk Riset Sosial Humaniora dan Pembangunan Ekonomi Wilayah yang dilaksanakan sejak Rabu (30/10) hingga Kamis (31/10) itu, Ade menuturkan, saat ini dari 416 desa sudah ada 334 Bumdes yang terbentuk.
Rincian kategorinya 321 dasar, 11 berkembang dan 2 maju. Sementara yang belum memiliki Bumdes ada 82 desa. Namun Ade mengaku lebih fokus kepada pengembangan Bumdes yang sudah ada. Sehingga bisa memiliki unit usaha, berkembang dan maju. “Lebih baik kita tingkatkan kualitasnya daripada kuantitas saja,” tutur dia.
Disisi lain, menurut Ade, tugas membangun, terutama di desa, bukan saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dan stakeholder. Jika seluruhnya diserahkan kepada pemerintah maka dirasa akan sulit dan lambat.
“Desa kita banyak, kalau kita kerjakan sendiri juga repot ya. Jadi membangun itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas dari pihak universitas,” pungkasnya. (gal/pkl5)
