JAKARTA – RADAR BOGOR, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Salah satu topik yang dibahas yakni kondisi Papua setelah kerusuhan yang banyak menelan korban jiwa.
Mahfud mengatakan, pada pertemuan itu lebih banyak dibahas soal kondisi keamanan dan politik di Papua. Hasil dari kunjungan Tito memang bisa dipastikan kondisi berangsur kondusif. Para pelaku teror maupun kerusuhan sudah berhasil diamankan.
“Ya memang masih harus diwaspadai, tapi relatif sudah kondusif. Kemarin seperti sodara lihat, presiden dan ibu Iriana itu berkunjung ke sana dan sempat menyanyi dan menari-nari di pinggir pantai,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (29/10).
Pemerintah berharap situasi kondusif itu bisa terus dipertahankan. Salah satu opsi yang sempat dibahas untuk membangun kondusifitas politik di Papua yakni dengan cara pemekaran wilayah. Pasalnya, luas pulau yang begitu besar, Papua dinilai kurang efektif apabila hanya ada 2 provinsi.
“Tadi disinggung tentang kemungkinan membentuk provinsi baru di Papua dan Papua Barat. Ada wacana soal Papua Selatan dan mungkin lain-lain,” imbuh Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai setidaknya ada dua provinsi baru di Papua. Namun, prosesnya harus lebih dulu dilakukan kajian mendalam. Aspek geografis maupun kependudukan harus dipertimbangkan dengan matang.
Bersamaan dengan wacana ini, lanjut Mahfud, maka harus ada moratorium terkait aturan pemekaran wilayah. Karena di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itukan memang pemekaran atau penggabungan wilayah itu masuk daftar komulatif yang bisa sewaktu-waktu dimunculkan lagi.(JPG)
