BOGOR-RADAR BOGOR. Pemkot Bogor mengimpor pejabat eselon 2 dari luar daerah untuk posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kabag Hukum. Hal ini mendapat sorotan dari pengamat politik dan kebijakan publik.
Langkah tersebut menunjukan bahwa terdapat indikasi ketidakpercayaan kepala daerah terhadap ASN Kota Bogor.
“Saya melihat ada tiga kemungkinan. Pertama adalah relasi emosional, kawan ataupun apalah bisa dikendali. Kedua adalah, tidak ada ASN di Kota Bogor yang dipercaya oleh walikota, entah karena kinerja, etika atau perilaku,” ujar Yus Fitriadi, Pengamat Politik Dan Kebijakan Publik.
Ketiga, kata Yus, kemungkinan terdapat orientasi politik dari kepala daerah terkait langkah memilih ASN dari luar daerah.
Selain itu, opsi mendatangkan pegawai dari luar, sama saja mengkhianati SDM lokal.
“Saya bingung, masa iya tidak ada SDM lokal yang mumpuni dan mampu menjembatani orientasj politik walikota,” jelasnya.
Seharusnya, sambung Yus, kepala daerah memiliki keberpihakan yang konkret terhadap masyarakat lokal.
“Memang memilih ASN dari luar daerah tidak melanggar aturan, tapi kan ada etika yang kita sebut kemudian kebijakan lokal. Nah kalau kemudian kondisi begitu nanti yang lain juga bisa begitu,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Yus, terdapat dua imbas akibat langkah walikota tersebut. Pertama, akan ada masalah psikologis dan bisa membuat ASN lokal tidak percaya kepada pimpinan.
“Yang kedua bisa saja pejabat yang diimpor dari luar daerah dibully oleh ASN Kota Bogor,” katanya.
Yus menuturkan, impor ASN seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang tidak dimiliki oleh daerah. Misalnya, pemerintah mendatangkan ahli teknologi, nuklir dan lingkungan hidup.
“Jangan sampai ada persepsi publik yang menyebut walikota tak percaya dengan bawahannya,” katanya.
