Beranda Bogor Raya

Serapan APBD Kabupaten Bogor Sangat Rendah, Paling Parah Sektor Belanja Langsung

Defisit APBD
Ilustrasi

CIBINONG – RADAR BOGOR, Memasuki akhir tahun, sektor serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang masih sangat rendah. Paling parah terjadi dari sektor belanja langsung.

Dari anggaran yang disediakan sekitar Rp4,2 triliun, Pemkab Bogor baru mampu menyerap sekitar 38,95 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung sekitar 54,98 persen atau Rp2 triliun dari anggaran sebesar Rp3,7 triliun.

Kepala Bagian Program Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika mengatakan, rendahnya penyerapan ini disebabkan banyaknya pihak ketiga penyedia jasa yang belum mencairkan uang termin sesuai progres pembangunan di lapangan.

“Secara umum, pekerjaan sedang berlangsung. Sehingga permohonan pencairan belum banyak. Intinya kalau pekerjaan di lapangan lebih tinggi dibanding serapan anggarannya,” kata Ajat, kemarin.

Ajat menjelaskan, anggaran belanja langsung terbagi atas tiga nomenklatur. Serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun untuk belanja pegawai, telah terealisasi Rp208 miliar atau 58,79 persen dari Rp355 miliar.

Sementara untuk belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp819 miliar atau 37,79 persen dari anggaran Rp2 triliun. Kemudian untuk belanja modal telah terealisasi Rp482 miliar atau 28,75 persen dari anggaran Rp1,6 triliun.

Berbeda dengan belanja langsung. Ajat menjelaskan, pada komponen belanja tidak langsung, dari alokasi Rp3,7 triliun telah terserap Rp2,04 triliun atau 54,98 persen. Sementara pada Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi Rp2,2 triliun dari target Rp2,6 triliun atau terealisasi 84,76 persen.

Namun Ajat meyakini, memasuki November mendatang, serapan anggaran akan meningkat. “Seiring mulai masuknya Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), harus optimis serapan meningkat,” ungkapnya.

Dari data yang dikeluarkan Prodalbang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjadi dinas yang paling rendah dalam hal serapan anggaran.

Sampai akhir triwulan ke-3 ini, DPKPP baru bisa merealisasikan serapan anggaran sebesar Rp23 miliar dari total anggaran sebesar Rp87 miliar atau 26,80 persen.

Senada dengan Ajat, Kepala DPKPP, Djuanda Dimansyah pun mengaku jika minimnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik yang masih belum dicairkan oleh pihak pengembang. Ia menilai, biasanya pencairan akan dilakukan pada akhir tahun nanti.

“Ya kita optimis, sampai akhir tahun nanti bisa menyentuh serapan anggaran sampai 90 persen,” kata Juanda saat dihubungi wartawan.

Serapan rendah kedua ditempati Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang baru mampu menyerap anggaran sebesar Rp24 miliar dari target Rp57 miliar.

Menurut Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi, hal itu salah satunya dikarenakan ada beberapa proyek pengerjaan yang baru selesai lelang.

“Tapi kita optimis lah, karena masih ada kegiatan yang bisa menyerap anggaran sampai sisa dua bulan, bisa sampai 90 persen,” tandas Nuradi. (dka/c)

Baca Juga