BOGOR-RADAR BOGOR, Keinginan Presiden Jokowi untuk melakukan pengurangan atau pemangkasan jabatan eselon akan berdampak luas di kalangan ASN. Diperkirakan, ada 430 ribu ASN yang akan kehilangan jabatannya.
Hal ini pun akan berdampak terhadap ASN yang berada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Tercatat hingga Oktober, jumlah ASN Kota Bogor sebanyak 7.016 orang.
Soal ini, Wali Kota Bima Arya meminta kepada pemerintah pusat kembali mengkaji jika pemangkasan PNS akan direalisasikan.
“Harapan saya betul-betul melakukan kajian, menerjemahkan keinginan Pak Jokowi ini, dengan memberikan masukan sesuai. Saya belum mendapatkan gambaran jika ada pemangkasan dan hanya dua level tingkat ASN. Saya ingin mendengar dulu konsepnya seperti apa,” kata Bima.
Dirinya menilai, eselonisasi sengaja diciptakan untuk kebutuhan pembinaan dan pematangan ASN dalam birokrasi. Sehingga, tidak serta merta setiap orang bisa memasuki jabatan yang tinggi tanpa melalui jenjang atau pembinaan.
“Menurut saya, perlu dikaji dulu karena eselonisasi untuk kebutuhan pembinaan. Ada proses pembinaan di situ, pematangan, jenjang itu proses pembinaan. Tidak setiap orang bisa jadi kepala dinas, harus proses. Buat layanan cepat tidak harus memangkas eselon, saya ingin hal ini dikaji dulu,” jelasnya.
Oleh karena itu, rencana pemangkasan eselonisasi perlu dikaji lebih mendalam oleh pemerintah pusat. Karena, lanjut Bima, pemerintah harus membangun sistem yang kuat dalam birokrasi reformasi.
“Menurut saya perlu kajian yang serius, saya berharap kepada MenPAN-RB yang baru tidak hanya berorientasi kepada outcomenya saja. Tapi ingat kita harus membangun satu sistem kuat, jangan sampai setiap ganti presiden sistemnya berubah lagi,” cetusnya.
Bima mengaku jumlah ASN di Kota Bogor cukup banyak. Karena membutuhkan tenaga ahli seperti, akuntan, IT, guru dan dokter.
“Tetapi di sisi lain bagaimana supaya tidak membebani negara dengan pembiayaan yang besar dengan menggunakan belanja tidak langsung ini, makanya kajiannya harus pas betul,” urainya.
Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, rencana untuk perampingan birokrasi secara besar-besaran. Salah satunya dengan memangkas struktur jabatan eselon dari semula empat tingkat menjadi dua level saja.
Sehingga untuk struktur jabatan itu akan diganti dengan jabatan fungsional sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing pegawai.
“Akan jadi regulasi dan diperlukan kesiapan, walaupun dari kita semua tidak perlu ada kekhawatiran, yang penting tetap bekerja sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemberi layanan, itu yang harus ditanam dalam diri,” tandasnya. (wil/c)
