Beranda Ekonomi

Periode Kedua Jokowi, Perizinan Sektor Energi Harus Lebih Sederhana

JAKARTA – RADAR BOGOR, Pembangunan sektor energi di lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih belum optimal. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat, masih sedikit investor yang berminat menanamkan investasinya di sektor energi di Indonesia.

Menurutnya, penyederhanaan perizinan di sektor ini masih kurang didorong. Maka dari itu, alih-alih memanggil investor datang, pemodal eksisting pun, kata Fabby, banyak yang lari keluar Indonesia.

Presiden Jokowi harus mendorong investasi di sektor energi, antara lain dengan penyederhanaan perizinan. Selama ini enggak kita lihat. (Malah) Investor-investor migas keluar dari Indonesia,” ungkapnya, kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Fabby lebih lanjut mengatakan, sektor yang begitu besar ini tidak bisa jika hanya digarap oleh badan usaha pelat merah. Perlu partisipasi dari swasta yang lebih banyak.

Harus seimbang swasta dengan dan BUMN. Selama ini dominasi BUMN di sektor energi membuat swasta kalah bersaing,” pungkas dia.

Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan pekerjaan rumah terbesar Jokowi ke depan adalah mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas (migas). Pasalnya, produksi migas dalam negeri terus turun.

Meski demikian ia juga melihat sejumlah prestasi ditorehkan pemerintahan Jokowi selama lima tahun ini. Sebut saja rasio elektrifikasi yang sudah di atas 90 persen, harga listrik terkendali, dan berkurangnya pemadaman.

Elektrifikasi sudah bagus di atas 90 persen. Mungkin untuk wilayah pedalaman harus di-push lagi agar listrik lebih merata,” ujar Komaidi.(JPG)

 

Baca Juga