JAKARTA – RADAR BOGOR, Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf punya lima program prioritas yang akan diusung pada periode lima tahun kedepan memimpin Indonesia.
Mulai dari melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga memangkas hierarki birokrasi. Dia berjanji bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik.
Janji tersebut disampaikan Jokowi setelah dilantik sebagai presiden di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Minggu (20/10/2019).
Agenda pertama adalah membangun sumber daya manusia (SDM). ’’Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kami,” katanya.
Menurut dia, membangun SDM yang berkarakter pekerja keras,dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, pihaknya juga akan mengundang talenta-talenta global untuk menjalin kerja sama. Menurut dia, hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, tapi harus dengan cara-cara baru.
Dalam mengembangkan SDM, kata dia, membutuhkan endowment fund, dana abadi yang besar. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Selain pengembangan SDM, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata.
“Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan Wali Kota Solo itu.
Tidak hanya itu, Jokowi juga akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. “Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia.
Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
Ayah tiga anak itu menerangkan bahwa dua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
“Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tegas dia.
Program keempat adalah dia akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Jokowi menerangkan, sselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level saja. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.
Selanjutnya program kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut dia, harus dilakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi menyatakan, pada 2045, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. “Itulah target kita. Target kita bersama,” papar dia.
Produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Pihaknya sudah menghitung, dan mengkalkulasi.
Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kerja yang produktif.
Terkait susunan kabinet, Jokowi mengatakan, kabinet akan diperkenalkan ke publik pada pagi hari ini Senin (21/10/2019). “Besok pagi (hari ini, red) saya kenalkan, karena nanti sorenya, Pak Kyai Haji Maruf Amin harus ke Jepang,” ujarnya.
Sayangnya, Jokowi belum mau membocorkan soal siapa saja nama-nama yang akan membantunya. Hanya, dia mengisyaratkan akan ada banyak nama-nama baru. “Masih banyak (menteri lama Red) tapi yang baru lebih banyak,” imbuhnya.
Soal latar belakangnya, Jokowi memastikan ada dari keterwakilan partai politik, ada juga dari kalangan profesional. Pembagiannya tidak jauh dari yang dia sampaikan sebelumnya. Yakni 16 dari 34 menteri berasal dari partai. “Ya kurang lebih, saya belum hitung tapi kurang lebih,” tuturnya.
Lalu, bagaimana dengan nasib Gerindra? Jokowi kembali merahasiakannya. “Besok (hari ini) dilihat,” kata mantan Walikota Solo itu.
Meski masih ditutup rapat, bursa nama-nama menteri sudah beredar. Sejumlah nama potensial yang disebut akan melanjutkan kiprahnya. (far/mar/lum)
