BOGOR–RADAR BOGOR, Melansir data yang dikeluarkan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bogor, hingga 11 Oktober kemarin, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih dibawah 50 persen.
Atau tepatnya berada di angka 43,62 persen. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp2,72 triliun, baru terealisasi Rp1,28 triliun.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun menjadi biang keladi lantaran serapan anggaran yang masih minim. Padahal, APBD yang diberikan terhitung tak main-main angkanya.
Semisalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mendapatkan anggaran Rp329 miliar, namun baru terealisasi Rp61 miliar.
Lalu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Rp293 miliar, terealisasi Rp35 miliar. Ada juga Dinas Pendidikan dari anggaran Rp626 miliar, terealisasi Rp309 miliar.
Soal ini, Wali Kota Bima Arya pun tak ragu-ragu untuk melengserkan kepala dinas yang serapan anggaran OPD-nya terbilang mengecewakan.
Ia juga mengaku akan merotasi mutasi kepala dinas besar-besaran pada November mendatang, yang juga bakal mengenai jabatan Eselon II. Bahkan, jelas Bima, lebih dari 50 persen kepala dinas akan diganti.
“Dampaknya bagi rotasi mutasi (pegawai, red) lah. Terlebih dinas-dinas yang serapannya minim. November ini kan mau diganti. Sebagian besar kepala dinas akan diganti. Lebih dari 50 persen akan diganti. Dan akan saya lihat prestasi mereka di serapan anggaran,” tegas Bima.
Bima menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan terus berkoordinasi soal serapan anggaran. “Karena masih ada waktu dua/tiga bulan ke depan. Ya harus kita maksimalkan,” terangnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zaenal Mutaqin meminta agar Pemkot Bogor jangan memberi dana besar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran tidak maksimal.
“Buat apa dikasih besar-besar, kalau ujung-ujungnya tidak terserap dan menjadi Silpa. Apalagi saat ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, pemerintah tengah mengalami defisit Rp360 miliar,” ujarnya.
Menurut Zaenal, defisit yang dialami Pemkot Bogor terkesan sudah menjadi budaya lantaran hal itu terjadi setiap tahun.
“Sekarang defisit, tapi ujung-ujungnya balance. Sekarang tinggal bagaimana pemkot memprioritaskan memberi anggaran kepada dinas yang serapannya baik,” kata Zaenul.
Selain itu, sambungnya, dinas-dinas juga harus mulai selektif dalam mengusulkan program kegiatan. Dengan kata lain, pemerintah mesti membuang program yang tak bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Ya, harus selektif lah. Program-program yang tak menyentuh masyarakat tak perlu dilaksanakan,” ungkap pria yang hobi mengkoleksi action figure itu.
Zaenul juga menyoroti terkait berkembangnya isu bahwa Pemkot Bogor akan mencoret pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam pokok pikiran (pokir) dewan, dan hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010.
“Dewan itu tidak punya proyek. Yang ada aspirasi langsung dari masyarakat, dan itu mesti direspon dewan. Misalnya soal pembangunan turap. Yang perlu dicatat pokir atau aspirasi tidak berasal dari musrenbang. Salah kalau pemkot mau coret itu, gara-gara defisit,” paparnya.
Lebih lanjut, kata Zaenul, pemkot tak perlu mencari kambing hitam atas minimnya serapan anggaran dan defisit Rp360 miliar.
“Jangan cari kambing hitam, yang penting evaluasi saja apa yang terjadi. Kalau defisit, ya lihat berapa target pendapatan dan realisasinya. Kemudian lihat prioritas pembangunannya,” katanya.
Zaenul juga memberi contoh terkait program kegiatan yang bukan prioritas dan terkesan buang-buang anggaran.
“Contohnya di Dinas Perhubungan. Mereka memasang parking gate di kawasan GOR Pajajaran. Tapi sampai sekarang nggak berfungsi. Sedangkan harga mesin itu kan tak murah. Itu prioritas atau bukan. Nah, ini harus jadi pembelajaran bagi pemkot, agar tak diulangi lagi di APBD berikutnya,” tandasnya. (wil/c)
