CIBINONG-RADAR BOGOR, Memasuki awal triwulan ke-empat pada 2019 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor hanya merampungkan 300 lebih Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) dari target awalnya sebanyak 1.030 proyek.
Kepala Dinas PUPR, Soebiantoro mengatakan, 300 lebih proyek yang sudah dilelang ULPBJ yaitu meliputi pembangunan infrastruktur, bendungan dan irigasi.
Dia beralasan, banyaknya paket lelang pekerjaan yang dikerjakan membuat konsentrasi Dinas PUPR terbagi.
“Tiga paket gagal kegiatannya karena perencanaan yang kurang matang,” tuturnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Menurut Soebiantoro, 300 lebih paket yang sudah terlelang tersebut akan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp400 miliar.
Mengenai Pembangunan untuk sumber air, Soebiantoro mengatakan akan membangun bendungan dan irigasi di daerah-daerah yang minim sumber daya air. Namun, untuk wilayah yang sekarang sedang mengalami kekeringan, dia mengaku, pihaknya tidak bisa membantu banyak.
“Pihak kami hanya bertugas untuk membuat bendungan atau irigasi untuk saluran airnya saja, untuk pengadaan air bukan tugas kami,” urai dia.
Soal jumlah paket yang tak sampai setengah target itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin angkat bicara. Menurutnya, Dinas PUPR belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam memajukan pembangunan di Bumi Tegar Beriman.
Karena itu, dia menginginkan agar dinas yang bersangkutan harus segera dievaluasi. “Yang jelas solusinya harus mencari tahu akar dari permasalahannya apakah pada persoalan kelambatannya,,” tutur politisi PKB tersebut.
Menurut Nurodin, perlunya evaluasi bagi Dinas PUPR untuk menyelesaikan tugas yang selama ini terhambat agar Visi Pemerintah Daerah di sektor pembangunan terus berlangsung.
“Jika ada regulasi yang telalu berbelit maka perlu dilakukan evaluasi, agar tidak menjadi hambatan pelaksaannya, selama tidak berbenturan dengan aturan yang ada di atasnya,” ungkap dia.
Dia berharap, Dinas PUPR bisa bekerja secara optimal dan profesional karena pekerjaan umum dan penataan ruang ini adalah hal yang paling mendasar untuk mewujudkan visi kabupaten Bogor termaju dan berkeadaban.
“Dengan salah satu dari Panca Karsa adalah Bogor membangun, infrastuktur akan mempengaruhi laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik kesehatan, pendidikan maupun daya beli,” tukasnya.(cr2/c)
