BOGOR-RADAR BOGOR, Wakil Wali Kota, Dedie A Rachim masalah anggarannya menjadi alasan utama mengapa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih belum jalan untuk merevitalisasi Terminal Bubulak yang kondisinya makin kesini makin tak mencerminkan terminal milik Kota Bogor.
Saat ini, kata dia, Pemkot sudah mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Terminal Bubulak lebih representatif.
“Saat ini kami hanya ada Rp700 juta, untuk akses jalan masuk. Kami menunggu apakah ada anggaran yang bisa merevitalisasi menyeluruh sebagai langkah mengelola terminal sebagai terminal utama Kota Bogor. Belum ada respon yang konkrit,” tegasnya.
Mengenai fungsinya, menurut Dedie, saat ini, RT/RW Terminal Bubulak sudah diubah, bukan hanya terminal, namun terdapat fungsi lainnya. Artinya multifungsi.
Meski belum banyak, nanti kata Dedie, di dalam terminal itu harus ada sarana penunjang, semisalnya musola, kafe yang representatif, termasuk kantor pengelola terminal.
Menanggapi kondisi Terminal Bubulak, Pengamat Transportasi dari Universitas Pakuan (Unpak) Budi Arif ikut berkomentar. Kata dia, Terminal Bubulak memiliki sejarah yang panjang. Secara peraturan, Terminal Bubulak dikategorikan Tipe C, yang tidak berada di main road.
“Terminal Bubulak sudah tepat secara peraturan. Muncul Terminal Laladon, yang justru secara peraturan menyalahi, karena berada di main road. Terjadilah persaingan antara kedua terminal itu,” kata Budi Arif.
Karena itu, kata Budi, Terminal Bubulak harus dikembalikan ke konteks utamanya. Mengingat di Terminal Bubulak menjadi lokasi Transpakuan, APTB. Jika ingin bagus, sambung Budi, harus dibuat mix use.
“Agar menjadi daya tarik, pertama sebagai transit berpindah ke moda transportasi lain. Disisi lain memiliki nilai tambah, sehingga suasananya bermacam-macam. Bisa juga menjadi park and ride, justru memberikan kenyamanan ke pengguna lainnya yang ingin berpindah ke moda transportasi lain. Transpakuan dalam hal ini harus menjadi penghubung,” paparnya.
Budi menambahkan, sedianya, Pemkot Bogor harus melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat, apakah bisa diakomodir.
“Contohnya ongkos transportasi di dalam pendapatan kurang dari 20 persen, kalau lebih dari 20 persen, masyarakat kan malas naik angkutan, milih nyicil motor. Memang harus ada subsidi, contoh Transjakarta Rp3.500, mereka mau menggunakannya. Hal-hal ini yang harus dicermati di dalam kebijakan masalah transportasi umum,” katanya.
Kini, kata Budi, jika dikaitkan dengan terminal harus menjadi titik point antar moda. Apakah mau ke stasiun atau lrt, semisalnya.
“Jadi harus mix use. Harus ada kegiatan lain yang membuat masyarakat memilih ke Terminal Bubulak. Jadi terminal nya itu hanya kamuflase. Jadi harus menarik,” pungkasnya. (wil/c)
