CIBINONG – RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum mendapatkan kejelasan terkait rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur.
Terakhir, seluruh berkas sudah dibawa ke tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan terkait hal tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar meminta ketegasan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil soal DOB Bogor Timur. Pasalnya, saat ini DOB Bogor Timur hanya tinggal menunggu pembahasan lanjutan di tingkat provinsi.
“Mereka (provinsi) juga kan ingin menambah sepuluh DOB, ini sejalan dengan pemikiran kita. Tapi kan sekarang bola ada di provinsi. Presidium sudah kita rapatkan, dan besok (hari ini,red) akan berangkat ke Bandung untuk menyerahkan surat permintaan respon dari pemprov,” kata Beben pada Radar Bogor saat dijumpai di ruangannya, belum lama ini.
Menurut Beben, kepala daerah dalam hal ini bupati dan DPRD juga mengirim surat ke tingkat provinsi untuk mempercepat pembahasan. Lewat persetujuan bersama 27 Juli lalu, Pemkab ingin percepatan tersebut.
“Namun sekarang sudah tiga bulan ini belum ada kabar. Apa yang harus dilakukan setelah ini. Kita berharap di tahun anggaran ini persetujuan gubernur dan DPRD provinsi selesai. Agar Desember, gubernur bisa menyampaikan usulan ke tingkat pusat dalam hal ini Kemendagri,” tegasnya.
Beben menganggap, hal itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Apalagi, DOB Bogor Timur maupun Barat yang sudah diajukan lebih awal memiliki kelengkapan yang jelas. Seperti Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD), kajian wilayah, maupun kelengkapan pendukung lainnya.
“Jadi jangan ngomong soal prioritas DOB, ini harus dibuktikan. Komunikasi politik dengan DPRD provinsi juga sudah kita lakukan. Oktober ini harus bisa tancap gas,” sambungnya.
Padahal, kata Beben, tidak ada kendala dalam pengurusan administrasi dari DOB Bogor Timur. Kata dia, sesuai Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DOB harus mendapat persetujuan dari gubernur.
“Ini waktu cepat, nanti bisa diparipurnakan juga dengan dewan yang baru. Sekarang karena domainnya di provinsi, gubernur jangan hanya koar – koar. Buktikan dulu. Oke kita tidak setuju dengan pembentukan provinsi, dibanding dengan DOB,” terangnya.
Beben menargetkan, akhir tahun ini, pembahasan DOB Bogor Timur bisa rampung. Sebagai salah satu inisiator pembentukan DOB Bogor Timur, Beben tak menganggap usulan DOB lain di Jawa Barat menjadi kendala.
“Ada 16, dan kita bersaing biasa saja. Kita yang terlengkap. Moratorium biar urusan presiden, tapi kita dorong provinsi bisa selesai tahun ini. Biar bisa lansung ke pusat dan digabung dengan daerah lain. Silahkan presiden mencabut moratoriumnya. Yang penting berkasnya sudah di pusat,” urainya.
Jika memang pembahasan tak kunjung dilakukan pemprov hingga akhir tahun, Beben mengaku sudah mengantisipasi hal tersebut. “Kalau masih tidak ada respon, ya minimal satu kecamatan dua bis kita berangkat ke Bandung,” tukasnya.
Diwawancarai terpisah, Ketua Presidium DOB Bogor Timur Alhafiz Rana mengaku pada 2 Oktober mendatang (besok,red), pihaknya akan audiensi dengan gubernur dan DPRD provinsi. Menurutnya, ada beberapa poin penting yang akan disampaikan langsung.
“Yang pasti kita akan menyampaikan aspirasi DOB Botim dan meminta gubernur untuk mengawal aspirasi kita di tingkat provinsi sesuai kewenangan dan janji kampanye beliau,” ketusnya menambahkan. (dka/c)
