BOGOR-RADAR BOGOR, Konferensi Aliansi kota Asia Pasifik untuk pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit yang tidak menular (Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention/APCAT) yang digelar di Hotel Grand Savero, Kota Bogor, resmi ditutup Kamis (26/9/2019).
APCAT Summit tahun ke-4 itu pun ditutup dengan deklarasi 12 poin kesepakatan oleh ratusan delegasi. Tidak hanya kepala daerah dari 12 negara, hadir pula para pemangku kebijakan mulai dari anggota legislatif, para kepala dinas kesehatan, komunitas hingga sejumlah stakeholder lainnya.
Pembacaan deklarasi itu dipimpin oleh Wali Kota Bogor, Indonesia, Bima Arya dan Wali Kota Balanga City, Filipina, Francis Anthony S. Garcia. Keduanya merupakan ketua bersama (Co-Chair) APCAT.
Bima Arya mengatakan, delegasi dari APCAT Summit menyadari konsekuensi kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dahsyat akibat penggunaan tembakau dan beban penyakit tidak menular (non-communicable diseases/NCDs) yang mengancam untuk menggagalkan kemajuan pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) United Nations.
“Secara umum NCDs dapat dicegah. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengakselerasi kemajuan untuk mengakhiri tembakau, serta mencegah NCDs dan dengan demikian dapat mencegah kematian tak terduga,” ungkap Bima.
12 poin yang dibacakan antara lain:
Membuat implementasi efektif dan penegakan kebijakan 100 persen bebas rokok di kota-kota dan distrik-distrik dan memastikan kepatuhan sebesar 90 persen di area publik dan area kerja.
Melakukan advokasi kepada pemerintah nasional dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan pajak dan harga produk tembakau, alkohol, serta minuman dengan pemanis tambahan (contoh: minuman ringan/soda non-diet, minuman jus rasa, teh manis, minuman kopi, minuman energi, dan minuman pengganti elektrolit.
Menegakkan pelarangan iklan, promosi dan sponsorship (kemitraan) tembakau, termasuk melarang memajang produk tembakau di titik penjualan.
Mendesak pemerintah nasional untuk melarang rokok elektrik, rokok, sisha dan produk tembakau lainnya.
Berkomitmen untuk menemukan sumber lokal untuk melakukan monitoring dan riset dari penggunaan tembakau serta NCDs, dan secara ilmiah mendokumentasikan bukti penghematan biaya, keuntungan kesehatan publik dan keuntungan lain dari pengendalian tembakau yang efektif dan pencegahan NCDs. Sekretariat dari APCAT akan memfasilitasi kota-kota dengan menciptakan tim ahli teknis.
Berkomitmen untuk melarang minuman-minuman dengan pemanis buatan setidaknya semua kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan tempat penitipan anak serta tempat lainnya yang memungkinkan.
Menetapkan ketentuan perizinan untuk penjualan produk tembakau, alkohol, minuman dengan pemanis tambahan untuk membatasi akses.
Berkomitmen untuk melarang campur tangan dan lobi industri tembakau.
Berkomitmen untuk memupuk kemitraan dengan organisasi bilateral, multilateral serta organisasi dan media professional.
Berkomitmen untuk berkontribusi dalam biaya keanggotaan tahunan ke sekretariat APCAT.
Mendukung anggota parlemen dan media untuk membangun aliansi regional dalam pengendalian tembakau dan pencegahan NCDs.
Berkomitmen untuk mengakhiri tembakau, mencegah beban NCDs yang dapat dihindari, dan dengan demikian mencegah kematian tak terduga.
Menurut Francis Anthony S. Garcia, APCAT bertujuan untuk membangun program pengendalian tembakau dan NCds yang kuat melalui komitmen politik, peluang kemitraan baru, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, serta kinerja sistem kesehatan publik yang lebih kuat dan efektif.
Dalam kesempatan tersebut juga terpilih Kota Bharatpur, Nepal sebagai tuan rumah 5th APCAT Summit pada 2020 mendatang. Sementara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didaulat menjadi Ketua Aliansi Bupati/Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) se-Indonesia. Suwirta menggantikan Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, DI Yogyakarta yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sebelumnya, delegasi yang terdiri dari 47 wali kota dan bupati dari 12 negara hadir, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Bangladesh, India, Laos, Myanmar, Nepal, Filipina, Timor Leste dan Vietnam. Ada juga anggota parlemen, pejabat pemerintah nasional/subnasional, komunitas/organisasi, akademisi dan media.
Jalannya konferensi berlangsung interaktif, menyediakan platform untuk pertukaran pengetahuan, berbagi praktik terbaik dan tindakan untuk memerangi tembakau dan epidemi penyakit tidak menular. Hal ini sangat diyakini bahwa APCAT Summit akan bertindak untuk membuat dan menerapkan kebijakan pengendalian tembakau komprehensif dengan penggunaan sumber daya yang efektif di tingkat nasional dan subnasional.
Dipilihnya Kota Bogor sebagai tuan rumah, selain karena jabatan Bima Arya di APCAT sebagai Ketua Bersama (Co-Chair) APCAT dengan Wali Kota Balanga City, Filipina Francis Anthony S. Garcia, juga Bogor ini merupakan kota yang pertama memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) yang menjadi payung hukum bagi proses pengendalian tembakau di Bogor. Bahkan, selama ini Bogor pun sering menjadi referensi bagi daerah lain untuk belajar tentang pengendalian tembakau.
Kota Bogor juga bisa disebut yang pertama dalam melakukan pelarangan iklan-iklan rokok di ruang-ruang publik. Meskipun kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah, kebijakan ini terhitung sukses dalam menekan pertumbuhan rokok di kalangan pemula serta tidak berpengaruh pada PAD kota Bogor.
Kiprah Kota Bogor dalam pengendalian tembakau banyak diapresiasi banyak pihak. Kementerian Kesehatan sudah beberapa kali memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya atas komitmennya terhadap pengendalian tembakau. Terakhir, WHO juga memberikan penghargaan kepada Bima Arya atas kiprah yang sama.
Perwakilan Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) Fauzi Ahmad Noor mengungkapkan, ada 175 delegasi dan partisipan dari luar dan dalam negeri yang hadir dalam 4th APCAT Summit di Kota Bogor. Para delegasi dari kota dan negara yang berpartisipasi akan berbagi pengalaman dan pelajaran yang dipelajari dalam pencegahan NCDs dan pengendalian tembakau.
“Konferensi akan call to action yang meliputi review serta menerapkan best practice WHO dalam pengendalian NCD dan tembakau, menerapkan kebijakan terbaik dalam pengendalian tembakau; dan mengukur dan mengevaluasi kemajuan, sehingga dapat memantau hasil dari implementasi dari intervensi,” ujar Fauzi.
The Union merupakan mitra dari Kementerian Kesehatan RI yang aktif terlibat dalam pengendalian rokok, khususnya pada pengembangan regulasi dan implementasi kawasan Tanpa Rokok serta pengendalian iklan-sponsorship rokok di Kabupaten/Kota melalui Aliansi Bupati/Wali Kota Peduli Kawasan Tanpa Rokok. (Humpro :indra/shabrina/pri)
