LEUWILIANG-RADAR BOGOR, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Bogor menyatakan sikap kepada pemerintah dan mengajak mahasiswa baru untuk penandatanganan petisi, Selasa (24/9/2019) di Gedung Dakwah STKIP, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
Presma BEM STKIP Muhammadiyah Bogor, Hendi menjelaskan, kegiatan Posma dan Masta tahun 2019, mengajak mahasiswa baru untuk membuat tanda tangan petisi menolak RUU KPK, RKHUP dan menyelesaikan permasalahan Karhutla.
“Ada beberapa point pernyataan sikap kami.” ujar Hendi. Point pertama yakni mendorong pemerintah untuk menunda penetapan revisi UU KPK dan mengkaji lebih dalam subtansi revisi UU KPK tersebut.
Selain itu, kata dia, meminta DPR RI agar kiranya melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menghadirkan para ahli dibidangnya untuk membahas rancangan revisi undang-undang KPK.
“Kami juga mendorong seluruh komponen masyarakat, akdemisi, jurnalis dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kerjasama dan sinergi terus mendesak pemerintah agar agenda pemberantasan korupsi tidak terkooptasi oleh kepentingan politik kelompok atau golongan,” tuturnya.
BEM STKIP Muhammadiyah Bogor juga mendorong pemerintah untuk menunda penetapan revisi KUHP dan dikaji lebih dalam subtansi revisi KUHP serta mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada pengusaha dan perusahan yang melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan.
Terakhir mendesak pemerintah untuk menindak dengan tegas oknum yang terlibat dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang 3 Kemahasiswaan STKIP Muhammadiyah Bogor, Naufal Ramadhian mengatakan, mahasiswa harus berani ambil sikap di tengah menghangatnya persoalan yang terjadi saat ini.
“Saya pun mendukung penuh mahasiswa untuk aksi kejalanan. Untuk memberikan sebuah narasi perubahan,” tukasnya.(ded)
