BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor, Bima Arya segera melakukan perombakan besar-besaran atas program transportasi, yang dianggap sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perubahannya. Khususnya pada program konversi dan rerouting yang belum berjalan.
Dalam waktu dekat, Bima akan bertemu dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor serta pihak-pihak terkait untuk melakukan pematangan atas rencana-rencana itu.
“Seperti yang saya sampaikan, dikembalikan kepada titik nol. Insyaallah minggu depan saya akan duduk bersama Dishub, Organda dan semua untuk melakukan pematangan rencana-rencana itu, termasuk evaluasi struktural,” ujar Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto kepada Radar Bogor usia menghadiri upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di Kantor Dishub Kota Bogor, Senin (23/9/2019).
Ada dua poin utama yang akan dibahas Bima. Pertama, konsep reoruting dan konversi. Kedua, persiapan serta akselerasi terkait rencana pembangunan jalur trem.
Menurut Bima, konsep utama pada rerouting adalah beralihnya angkutan perkotaan (angkot) yang ada di jalur utama ke jalur pengumpan atau feeder.
Dalam evaluasi itu akan dibahas berapa lama angkot betul-betul hilang di pusat Kota Bogor. Sementara untuk konversi, Bima tengah menjajaki konsep baru. Yakni melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam pengelolaan transportasi. Seperti DAMRI.
Sebab, jika konversi 3:1 diserahkan pada pihak ketiga, pendanaan pengadaannya dirasa tidak terlalu sulit.
“Ini yang saya maksud akan evaluasi secara total. Konversi, rerouting termasuk akselerasi untuk trem serta konsep PDJT akan seperti apa,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor Rahmawati mengungkapkan, pembahasan tersebut akan menitikberatkan pada rencana pengadaan trem untuk di kombinasikan dengan angkutan kota saat ini. Pembahasan akan dilakukan secara detail. Sebab harapannya tidak ada kebijakan yang tumpang tindih. Tetapi tersinkronisasi dan terwadahi.
“Jangan sampai ini menjadi satu hal yang tidak positif, artinya malah terjadi gejolak atau yang lainnya, kita tidak mau seperti itu, maka kita harus persiapkan semua,” terang dia.
Menurut Rakhma, ketika hasil kajian kelayakan trem menyatakan bahwa trem diperbolehkan di Kota Bogor maka secara otomatis akan ada perubahan-perubahan kebijakan dari sebelumnya. Karenanya evaluasi diperlukan sebagai antisipasi.
“Pasti kajian angkutan kotanya, jaringannya seperti apa, pengumpannya seperti apa, semuanya akan kita lakukan di 2020,” pungkasnya. (gal/c)
