CISARUA-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluhkan minimnya dana Bantuan Provinsi (Banprov) DKI Jakarta yang hanya Rp7 miliar di tahun 2019 ini.
Daerah penyangga ibu kota lainnya seperti Bekasi bisa mendapatkan Rp800 miliar setiap tahun.
Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan dibanding beban yang dimiliki Kabupaten Bogor Banprov sebesar itu sangat kecil.
Terlebih, ada beberapa program Pemkab Bogor, yang memiliki keterkaitan dengan DKI Jakarta.
Burhan menilai, kecilnya alokasi yang diberikan DKI karena kurang tepatnya peruntukkan dana yang diajukan dengan program prioritas milik DKI.
Khusus untuk tahun 2021. Dia memerintahkan setiap SKPD menginventarisir program kegiatan yang selaras antara visi-misi Gubernur DKI dengan Bupati Bogor.
“Kita kan terus mencari sumber dana di luar APBD Kabupaten Bogor. Ada ini dari DKI tapi tidak besar,” jelasnya.
“Cenderung kecil dibanding beban kita. Makanya, dievaluasi supaya tahun 2021 bantuannya bisa lebih tepat sasaran dan bisa diberikan lebih besar,” kata Burhan, Rabu (18/9/2019).
Karena, kata dia, bantuan keuangan semacam itu tidak bisa asal diusulkan. Namun, tetap harus melalui proposal dan setiap kegiatan yang diajukan memiliki keterkaitan dengan DKI.
“Salah caranya itu. Mengajukan permohonan dana untuk program yang ada di Kabupaten Bogor yang memiliki kaitan dengan kepentingan Jakarta. Seperti sampah, banjir dan penghijauan. Itu kan selalu jadi isu kalau musim hujan,” katanya.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, pendekatan yang akan dilakukan yakni lebih kepada program resapan air di Kabupaten Bogor.
“Iya seperti penanganan banjir. Kita lakukan pendekatan terintegrasi dengan membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, supaya tidak banjir serta membangun embung-embung air serta penghijauan di DAS Ciliwung,” kata Syarifah.(ded/cek)
