KEMANG-RADAR BOGOR, Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
Tidak hanya KPAD, pemkab pun bakal membentuk Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di tingkat desa.
”Secepatnya kami akan membentuk KPAD. Saat ini sedang berjalan proses pembuatan perbupnya,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) di Cigudeng.
AY mengaku di Kabupaten Bogor belum ada KPAD, sehingga perlu dibentuk KPAD. Pembentukan KPAD masih terus dikaji secara komprehensif hingga disetujui semua pihak terkait.
Bukan hanya KPAD, Pemkab Bogor juga mencanangkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di tingkat desa.
Keberadaan Satgas PPA di tingkat desa begitu penting, karena akan menjadi kepanjangantangan KPAD dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap masalah perempuan dan anak di tingkat desa.
”Saya berharap program pembentukan Satgas PPA ini bisa berjalan secepatnya agar kita semua bisa melakukan pengawasan terhadap anak hingga tingkat pelosok,” bebernya.
Sementara itu, rencana Pemkab Bogor membentuk KPAD mendapatkan respons positif dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin.
”Kami di Fraksi PKB Kabupaten Bogor sangat mendukung Bupati Bogor Ade Yasin membentuk KPAD dan Satgas PPA di tingkat Desa,” ungkapnya.
Menurut dia, keberadaan KPAD dan Satgas PPA di Kabupaten Bogor sangat urgen. Namun, ia menegaskan ketika sudah terbentuk jangan diam dan tidak efektif.
”Tak hanya KPAD dan Satgas PPA di tingkat desa, peran keluarga juga sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak agar tak terjadi kekerasan dan pelecehan,” tukasnya.(ded/mtr)
