JAKARTA-RADAR BOGOR, Polemik KPK mengundang perhatian pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Iamengatakan KPK saat ini dalam posisi shutdown. Kondisi itu menurutnya menjadi angin segar bagi para koruptor lantaran tidak ada OTT sampai Presiden Jokowi turun tangan.
“Posisi KPK yang shutdown seperti sekarang ini, ini mengenakan para koruptor, karena tidak akan lagi ada OTT untuk sementara waktu, paling tidak sampai Desember jika Presiden tidak turun tangan,” kata Refly dikutip dari detikcom, Sabtu (14//9/2019).
Dia mengatakan penyerahan mandat yang dilakukan KPK ke Jokowi sebagai bentuk protes karena dinilai tak ada pelindungan terhadap upaya pelemahan KPK. Menurut Refly, pasal-pasal yang ada dalam revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah RI.
“Walaupun presiden mengatakan tidak ingin melemahkan KPK, tapi kan pasal-pasalnya kan melemahkan, seperti misalnya pembentukan Dewan Pengawas, kita ini bicara mengenai sesuatu yang normal dalam kondisi yang abnormal,” terangnya.
Dia mengatakan penyerahan mandat yang dilakukan KPK ke Jokowi sebagai bentuk protes karena dinilai tak ada pelindungan terhadap upaya pelemahan KPK. Menurut Refly, pasal-pasal yang ada dalam revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah RI.
“Walaupun presiden mengatakan tidak ingin melemahkan KPK, tapi kan pasal-pasalnya kan melemahkan, seperti misalnya pembentukan Dewan Pengawas, kita ini bicara mengenai sesuatu yang normal dalam kondisi yang abnormal,” terangnya. (dtk/ysp)
