BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp300 miliar. Hal ini pun mendapat sorotan dari Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri.
Menurut dia, hal itu tak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam karena hanya bersifat rutinitas organisasai perangkat daerah (OPD) belaka.
“Permasalahan utamanya adalah perencanaan program yang tak matang. Tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Makanya perencanaan harus dievaluasi lagi,” ujar Saeful kemarin (12/9).
Selain itu, kata Saeful, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien. “Contohnya nggak perlulah melakukan kunjungan kerja yang tidak penting,” katanya.
Menurut dia, yang tak kalah pentingnya untuk menghindari defisit anggaran adalah dengan melakukan pemetaan terkait program mana yang harus dibiayai anggaran pendapan belanja daerah (APBD), APBD Provinsi, anggaran pendapatan belanja negara (APBN), corporate social responsibilities (CSR) dan lain sebagainya.
“Defisit itu kan terjadi karena perencanaan tak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting,” katanya.
Lebih lanjut, kata dia, untuk menciptakan APBD yang berkeadilan, APBD per OPD harus dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama.
“Coba kita bandingkan sekarang, anggaran OPD satu dengan OPD lain beda. Contoh kantor setingkat seperti Bapedanda, BPKAD dan Bapeda mendapat porsi beda. Apa karena mereka elit?,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, menegaskan Pemkot Bogor mengalami defisit anggaran pada 2020 sebesar 300 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Defisitnya sekitar Rp300 miliar kalau kita memenuhi semua usulan yang diajukan para dinas,” kata Ade Sarip yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kan begitu. Simpelnya kita pingin belanja tapi kekurangan duit. Kan kira-kira seperti gitu,” paparnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, sambung Ade, TAPD mesti membaca secara detail tentang program yang diusulkan dan akan dibiayai oleh dinas masing-masing menggunakan APBD. Pihaknya juga memastikan akan menangguhkan sementara, sejumlah program yang sudah diusulkan.
“Kita akan kaji secara detail, apakah kegiatan itu menunjang untuk pencapaian Rancangan Program Jangka Menengah Daera (RPJMD) atau tidak. Kan kita punya sejumlah program prioritas, jadi harus kita pilih dulu mana yang harus didahulukan mana yang mesti di tahan dulu,” bebernya. (*/unt)
