CIJERUK-RADAR BOGOR, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor tak bisa berbuat banyak untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana SMP Terbuka 911 Cijeruk yang terpaksa belajar di tenda akibat tak memiliki lahan bangunan sekolah.
Karena sekolah tersebut berstatus kelas jauh sehingga pemerintah tak bisa memberikan bantuan akibat terganjal regulasi.
“Inikan seolah-olah si pengelola ingin ada perhatian khusus. Intinya itu saja. kalau perhatian khusus kan ada aturan pemerintah juga. Ketika memberikan bantuan, jangankan kesana (SMP Kelas Jauh, red), ke lembaga yang formal saja kalau tidak ada payung hukumnya, tidak boleh memberikan bantuan,” ujar Kadisdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna saata ditemui Radar Bogor di ruanganya, kemarin (2/9).
Untuk itu, mantan Camat Rancabungur itu mengusulkan SMP Terbuka 911 agar dibangun yayasan saja dengan membuat sekolah swasta. Dengan demikian, payung hukumnya jelas dan pemerintah bisa memberikan bantuan.
“Jika mau buat yayasan. Sekolah swasta. Nanti kita bantu untuk itu. Karena jika seperti ini, kita terkendala oleh regulasi yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, minimnya sarana dan prasarana yang dialami puluhan pelajar SMP Terbuka 911 Cijeruk terus menjadi sorotan. Kali ini datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya.
Politisi Demokrat menilai, cerita terlantarnya sekumpulan anak-anak usia di Cijeruk hanyalah satu cerita dari banyak cerita di tempat lain yang menceritakan peristiwa serupa. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari dan diantisipasi Pemkab Bogor.
“Apa pesan yang mesti ditangkap dari cerita-cerita serupa itu? Negara masih abai dan minim perhatiannya pada soal pendidikan, pada masalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pada urusan dasar pemenuhan hak-hak warganya, yakni pendidikan,” cetusnya.
Untuk kasus Cijeruk, kata dia, respon yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah baik. “Kadisdiknya memerintahkan Kabid-nya agar segera turun ke lapangan untuk memverifikasi, mencatat, melaporkan fakta di lapangan,” ujarnya.
Tentunya untuk menangani masalah tersebut, diperlukan respon yang cepat dan tanggap sehingga bisa menjadi referensi utama dalam melaksanakan tindak selanjutnya ke depan.
“Nah, hal inilah yang mestinya menjadi kelaziman bergeraknya sebuah roda pemerintahan. Turun ke lapangan, periksa dan kumpulkan datanya, analisa lalu tindak lanjut menjadi program kerja pembangunan dengan segala skala prioritasnya,” katanya. (all/c)
