25 radar bogor

120 Anggtota Dewan Jawa Barat Resmi Dilantik, Langsung Sentil Emil-UU

Suasana rapat paripurna di DPRD Jawa Barat

BOGOR-RADAR BOGOR, Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2019-2024 akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai anggota dewan di Gedung Merdeka, hari ini.

“Mohon doanya secara keseluruhan untuk persiapan sudah siap, sampai Minggu (1/9) ini sudah 80 persen. Sekali lagi mohon doanya supaya lancar acaranya besok,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jabar, Yedi Sunardi, kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, tak ada prosesi khusus dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota dewan tersebut.

“Untuk acara kita kemas sesederhana mungkin, tidak ada tari penyambutan seperti pelantikan DPRD DKI Jakarta. Kita rancang sesederhana mungkin acaranya,” kata dia.

Nantinya, kata Yedi, ke-120 anggota dewan tersebut akan berjalan kaki dari Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger Bandung menuju tempat pelantikan di Gedung Merdeka.

Pihaknya memperkirakan acara pelantikan dan sumpah jabatan tersebut akan berlangsung sekitar 1,5 hingga dua jam

. “Kalau semua lancar, paling acara akan berlangsung antara 1,5 sampai dua jam saja,” kata dia.

Dia menambahkan, Jalan Asia Afrika Kota Bandung akan ditutup sekitar setengah hingga satu jam terkait acara tersebut. “Kami mohon maaf jika perjalanan warga Bandung terganggu,” kata dia.

Anggota DPRD Provinsi Jabar asal Kabupaten Bogor, Asep Wahyu Wijaya mengatakan, secara prinsip ia bersama Fraksi Partai Demokrat akan lebih seksama dalam mengawal program-program Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dalam melaksanakan janji-janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya pribadi melihat ada beberapa janji Gubernur yang telah dirilis di awal tahun pertama ini relatif banyak yang tak bisa dilaksanakan dengan baik, misal Kredit Mesra yang kebetulan saat itu launching-nya di Bogor,” tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, terkait dengan mekanisme soal Bantuan Keuangan kepada kota dan kabupaten. “Dalam tahun pertama ini pun tampaknya berpotensi banyak yang tak terserap,” ucapnya.

Ia menegaskan, hal itu terjadi karena kurang cermatnya eksekutif dalam menyiapkan dokumen perencanaan awal, seperti detail engineering design (DED). (ant/luc)