OGOR-RADAR BOGOR, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menghadirkan transportasi penunjang penumpang, yaitu Trem yang rencananya akan masuk Kota Bogor pada 2020 mendatang, mendapat penolakan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor.
Penolakan disampaikan langsung Ketua DPC Organda Kota Bogor, M Ischak. Sebab, kata dia, rencana itu dirasa akan mematikan pengusaha angkutan yang selama ini telah kooperatif mengikuti kebijakan Pemkot Bogor. Mulai dari rerouting, konversi hingga pembentukan badan usaha.
“Pengadaan trem hanya menguntungkan investor besar atau asing. Namun mengabaikan pengusaha kecil, seperti para pengusaha angkot,” ungkapnya.
Meski Trem merupakan hibah dari Belanda, Ischak menilai, seharusnya Pemkot Bogor benar-benar menyelesaikan kajian dahulu, sebelum berencana mengoperasikannya.
Sebab, selain rute yang bersinggungan dengan trayek angkutan umum di seputaran Kebun Raya Bogor (KRB), kapasitas jalan di Kota Bogor juga terbatas. “Sekarang saja macet, apalagi kalau ada trem,” tegasnya.
Baginya, tak ada kebanggaan jika program pemerintah menggencet usaha kecil. Justru bisa menambah konflik dilapangan.
“Kalau dipaksakan berjalan, itu bisa konflik dilapangan, karena bisa membunuh usaha angkot secara perlahan, apalagi saat kondisi seperti sekarang,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor semakin mematangkan kajian untuk kehadiran moda transportasi massal, salah satunya Trem. Setelah Lintas Rel Terpadu (LRT) yang rencananya akan masuk di tahun 2020, transportasi penunjang penumpang, yaitu Trem, kini juga mulai di fokuskan.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pengkajian terhadap pengoperasionalan Trem sedang dilakukan. Bukan saja oleh Pemkot Bogor, melainkan juga dari pemerintah pusat.
Antara lain Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) termasuk kajian diplomatik dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Ini bukan main-main, permasalahan transportasi di Kota Bogor satu persatu akan diselesaikan. Namun setelah seluruh kajian selesai,” ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis (22/8/2019).
Dedie mengaku akan menata kembali transportasi umum lainnya yang ada saat ini. Namun secara paralel. Sebab, butuh waktu yang tak sebentar untuk mematangkan semuanya.
“Pertama kita beresin dulu pemerintah pusat mau bikin LRT kemana, kalau sudah beres nanti kita gimana cara mendistribusikan penumpangnya dengan feeder. Kalau sudah fix 2023 atau 2024 skemanya akan seperti apa. Baru kita menuju 2024 itu angkot gimana, Transpakuan gimana, badan hukum gimana,” bebernya. (gal/pkl8/c)
