25 radar bogor

Sodorkan Pakta Integritas, Pelantikan Dewan Kota Bogor Disambut Aksi Mahasiswa

Sejumlah mahasiswa meggelar aksi saat Pengambilan sumpah dan pelantikan 50 anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, Selasa (20/8/2019).
Sejumlah mahasiswa meggelar aksi saat Pengambilan sumpah dan pelantikan 50 anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, Selasa (20/8/2019).

BOGOR – RADAR BOGOR, Pengambilan sumpah dan pelantikan 50 anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, Selasa (20/8/2019) tak berjalan mulus.

Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor Raya tiba-tiba merengsek masuk di penghujung rapat paripurna perdana, wakil rakyat Kota Bogor yang baru.

“Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa,” teriak mahasiswa yang membuat suasana sidang langsung menjadi riuh.

Aksi itu pun membuat petugas keamanan dan anggota Satpol PP Kota Bogor yang berjaga langsung siaga. Terlihat salah satu mahasiswa maju mendekati meja pimpinan sidang.

“Kami meminta agar Ketua DPRD sementara menandatangani pakta integritas,” ujar Ketua KAMMI Bogor Raya Arif Sibghotullah kepada Radar Bogor saat ditemui usai pelantikan, kemarin.

Pakta integritas yang disodorkan kata dia, berisi lima poin penting demi kepentingan masyarakat Bogor.

Antara lain bekerja jujur, adil, profesional, kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mengedepankan kepentingan masyarakat. “Kami tidak ingin momen pelantikan ini malah jadi momentum kematian aspirasi rakyat,” tegasnya

Dengan penandatanganan itu, lanjut Arif, diharapkan pakta integritas menjadi tanda dan sinyal positif agar para anggota legislatif dapat mengakomodir harapan dan keinginan masyarakat.

“Tanda tangan pakta integritas ini juga sebagai bentuk kesepahaman masyarakat dengan wakilnya agar mereka siap menjalankan fungsinya sebagai mestinya,” pungkas dia.

Adapun KAMMI Bogor Raya menjadi salah satu tamu undangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor dengan agenda ‘Sumpah/Janji Anggota DPRD Bogor Masa Jabatan 2019-2024.

Ketua DPRD Kota Bogor Sementara, Atang Trisnanto mengatakan, aksi mahasiswa ini merupakan sambutan luar biasa bagi para anggota DPRD Kota Bogor yang baru agar bekerja sesuai koridor.”Ini adalah cambuk di awal. Saya kira kami terbuka mendengarkan masukan dari seluruh masyarakat,” bebernya.

Dia menjelaskan ada dua prioritas yang akan segera dilakukan pasca pengucapan sumpah para anggota dewan. Pertama, melakukan konsolidasi dengan para pimpinan partai dan fraksi di DPRD Kota Bogor untuk membangun kebersamaan dan soliditas.

Kedua, memetakan pekerjaan dewan sebelumnya yang belum terselesaikan untuk ditindaklanjuti. “Salah satunya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),” bebernya.

Sementara, Wali Kota Bogor Bima Arya ikut menanggapi aksi yang dilakukan para mahasiswa. Menurut dia, apa yang dilakukan mahasiswa adalah sebuah penyampaian aspirasi.

Yang penting menurut dia adalah bagaimana bisa sama-sama mengawal program pembangunan yang ada di Kota Bogor.

Karena itu, kedepan pihaknya kan lebih intens lagi membangun komunikasi dengan para anggota dewan terpilih. “Segera saya akan berkumpul dengan teman-teman yang baru untuk menyamakan frekuensi,” ungkapnya.

Disisi lain, jika 50 anggota DPRD Kota Bogor terpilih sudah dilantik kemarin, tidak dengan

55 anggota DPRD Kabupaten Bogor. Meski sudah ditetapkan sebagai wakil rakyat terpilih sejak Rabu (14/8) lalu, namun surat keputusan (SK) penetapannya baru diserahkan tadi malam. Selanjutnya, SK tersebut lansung dibawa ke Gubernur Jawa Barat oleh Bupati Bogor.

“Kita akan lansung bawa ke gubernur. Karena tanggal 27 sudah harus dilantik,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin pada wartawan usai penyerahan salinan SK anggota DPRD Kabupaten Bogor Terpilih.

Diluar itu, Ade mengaku pemilihan umum kali ini begitu berat karena pemilihan legislatif (Pileg) disatukan dengan pemilihan presiden (Pilpres). Berat itu bukan hanya dirasakan oleh para ketua partai, namun juga bagi para calon legislatif. Meski begitu, Pemilu kali bisa berjalan dengan kondusif.

Ade berharap, dengan terpilihnya para anggota dewan yang baru ini, semua bisa berkolaborasi dengan eksekutif. Secara teknis, pemerintah menjalankan program dan DPRD berfungsi untuk mengawasi. “Makanya semua harus bersinergi dengan baik,” tambahnya. (gal/dka/pkl8/c)