JAKARTA-RADAR BOGOR, Kementerian komunikasi dan iformatika (Kemenkominfo) disebut-sebut sebagai salah satu pos yang cukup strategis dan menjadi incaran sejumlah parpol. Namun, tidak sedikit politikus yang menyuarakan agar kursi menkominfo tidak dijabat oleh orang partai.
Salah satunya adalah, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bobby Adhityo Rizaldi. Ia mengharapkan agar Menkominfo ke depan berasal dari kalangan profesional. Khususnya, calon yang tidak mempunyai konflik kepentingan politik.
Adapun konflik kepentingan yang dimaksud Bobby yakni berkaitan dengan bisnis atau usaha di bidang telekomunikasi dan penyiaran. Pasalnya, kementerian ini juga mengurusi frekuensi publik.
“Sebaiknya, bila pun Presiden Jokowi akan mengganti Rudiantara, hendaknya dari kalangan profesional yang tidak berpotensi memiliki konflik kepentingan,” ungkap Bobby dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/08).
Bobby juga berharap Menkominfo besok perlu untuk meneruskan program-program sektor Kominfo dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan kemandirian nasional. Termasuk pentingnya membangun infrastruktur telekomunikasi.
“Kita harus merdeka sinyal dan konektivitas nasional, itu yang dicanangkan pemerintah sebelumnya selesai di tahun 2020, termasuk penyelesaian proyek Palapa Ring, satelit, termasuk menyelesaikan perubahan Undang-undang (UU) penyiaran dan perlindungan data pribadi,” papar Bobby.
Sementara dalam hal kemandirian nasional, lanjut Bobby, Kominfo harus mampu merespons dinamika global. Sekaligus bisa memastikan kemampuan anak negeri dalam sektor e-commerce, literasi TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan kewajiban TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
“Bagaimanapun kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya. (JPG)
