JAKARTA-RADAR BOGOR,Anggota Fraksi Golkar MPR, Fadel Muhammad mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan adanya penguatan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dukungan ini salah satunya dalam pengawasan dana desa yang tiap waktu jumlahnya semakin besar.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI, pertama berikan perhatian pada lembaga-lembaga tinggi negara namun meminta DPD RI agar ikut serta dalam mengontrol dana desa. “Karena dana desa yang turun ke daerah yang makin hari makin besar,” kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Dia mengatakan, ketika dirinya menjadi Ketua Komisi XI DPR RI telah menaikan jumlah dana desa sehingga dibutuhkan langkah pengawasan dalam penerapannya dan DPD bisa berperan. Fadel menilai, dalam lima tahun ke depan, jumlah dana desa akan semakin besar dan Presiden secara spesifik meminta DPD RI untuk berperan.
Oleh sebab itu dalam pidato Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian (WTP). “Apresiasi itu sangat wajar disampaikan Presiden karena dalam lima tahun ini ada 380 pemda yang terkena korupsi,” katanya.
Fadel yang merupakan mantan Gubernur Gorontalo itu menilai, Presiden Jokowi juga memberikan penekanan terhadap upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, karena kalau daerah maju maka nasional akan kuat.
Dia menilai ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan SDM Indonesia, perbaiki kualitas Perguruan Tinggi dan beri kemudahan bagi mereka yang tamat SMA untuk masuk PT. “Lalu kita harus membuat program jangan sampai anak tidak sekolah, anak-anak yang ada di pasar dan gelandangan harus dibiayai agar sekolah,” katanya.
Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi menyampaikan dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.
“Selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya. Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat
Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD,” kata Jokowi.
Presiden mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM.
Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil) agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah. Dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019.
Dia mengatakan DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa. Presiden berharap DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa.
“Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. Peraturan Daerah- Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit- belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan,” kata dia. (JPG)
