BOGOR – RADAR BOGOR, Rencana Walikota Bogor Bima Arya untuk menaikkan tunjangan para lurah hingga Rp20 juta, harus selerasi dengan torehan pendapatan asli daerah (PAD) agar neraca keuangan tetap stabil.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi kepada Radar Bogor, kemarin. “Sebetulnya dalam konteks kemampuan, keuangan Kota Bogor dalam kategori kapasitas cukup,” ujarnya.
Selain kesanggupan anggaran, lanjut Lia, tunjangan yang diberikan juga harus terukur capaian output-nya. Agar masyarakat mampu melihat dan merasakan langsung manfaat dari kebijakan baru Bima Arya ini.
“Selama ini mungkin untuk konteks lurah, tunjangan itu masih dianggap belum mumpuni,” tuturnya.
Lia mengungkapkan, untuk gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.
Yang membedakan kedua regulasi itu ada pada tunjangan. Karena mengikuti kebijakan masing-masing daerah. Di Kota Bogor ada beberapa tunjangan yang diberikan.
Salah satunya tunjangan tambahan penghasilan meliputi tunjangan statis dan tunjangan dinamis yang diberikan setiap bulan dengan didasarkan pada pencapaian kinerja.
“Memang diharapkan dalam rangka memperbaiki penghasilan pegawai, tetapi juga sisi lainnya mampu mengakselerasi pencapaian visi misi ataupun output yang diharapkan. Acuannya memang berdasarkan kinerja melihatnya,” jelas dia.
Sekadar diketahui, berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Golongan IA Rp1.560.800, IB: Rp1.704.500, IC: Rp 1.776.600 dan ID: Rp 1.815.800. Untuk Golongan IIA: Rp2.022.200, IIB Rp2.208.400, IIC: Rp2.301.800 dan IID: Rp 2.399.200. Lalu Golongan IIIA: Rp2.579.400, IIIB: Rp2.688.500, IIIC: Rp 2.802.300 dan IIID: Rp 2.920.800. Terakhir Golongan IVA: Rp3.044.300, IVB: Rp3.173.100, IVC: Rp3.307.300, IVD: RP3.447.200 dan IVE: Rp3.593.100.
Sementara, lurah di Kota Bogor rata-rata masuk di dalam Golongan IIID dan IVA. Sedangkan jumlah lurah di Kota Bogor sebanyak 68 orang.
Asumsinya jika 34 lurah masuk Golongan IIID maka uang yang digelontorkan Pemkot Bogor untuk menggaji para lurah sebesar Rp99.307.200. Sisanya yang masuk Golongan IVA Rp103.506.200.
Maka setiap bulan Pemkot Bogor harus mengeluarkan gaji sebesar Rp202.813.800 atau dalam waktu satu tahun Rp2,4 milyar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bima Arya, belum lama ini telah menjanjikan kenaikan pendapatan para lurahnya agar mau ‘berlari’.
“Saya minta ASN berlari, tapi kan insentifnya harus jelas. Jangan sampai lurah yang selama satu minggu penuh rajin turun, pendapatan, tunjangannya sama saja dengan lurah yang kerjanya tidur setiap hari,” terang Bima.
Aturan mereka yang ‘berlari’ akan mendapatkan ganjaran lebih, sambung Bima hingga kini belum ada. Karenanya, dirinya meminta untuk diatur kembali sistem tunjangan kinerja. Mereka yang menemukan inovasi, berkreasi hingga berprestasi akan mendapatkan tunjangan lebih.
“Parameternya adalah outputnya, makanya ini yang tidak mudah merumuskan indikator outputnya apa saja. Jangan seperti sekarang, enggak ada bedanya lurah yang rajin, berinovasi, kerja cepat merespon warga, tunjangannya sama saja kan enggak adil,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menilai rencana itu sangat realistis. Sebab melihat kesanggupan anggaran, PAD Kota Bogor sanggup memenuhinya.
“PAD kita masih cukup untuk mensupport insentif terhadap kinerja lurah, setiap tahun juga selalu terjadi lonjakan yang cukup tajam,” katanya.
Dengan tunjangan itu Heri yakin PAD bisa lebih meningkat. Karena semangat para lurah akan semakin baik. “Dengan diberikan insentif yang cukup maka saya yakin kinerja mereka akan mampu menciptakan peluang PAD yang lebih besar lagi,” jelasnya.(gal/c)
