CIBINONG – RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa merealisasikan wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.
Pasalnya, dalam proses otonomi daerah, harus melalui analisa dan kajian yang berbelit-belit agar bisa lepas dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Lita Ismu. Kajian itu, kata Lita, harus dibarengi dengan pengumpulan data potensi sebagai salah satu indikator pendukung.
“Dasarnya itu. Harus ada lagi kajian akademiknya seperti apa, lalu juga kajian perekonomian dan pembangunannya. Jadi gak mudah memang,” kata Lita pada Radar Bogor saat ditemui di Cibinong, Selasa (13/8/2019).
Namun, kata Lita, sepanjang rencana pembentukan provinsi baru itu bisa membawa Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Jangan sampai, pembentukan provinsi ini justru jadi malapetaka baru.
“Mungkin, berani menyatakan bahwa Bogor layak menjadi provinsi itu sudah ada dasarnya. Kalau untuk Kabupaten Bogor sendiri sih saya rasa harus melihat data potensi itu tadi,” bebernya.
Lita mencontohkan, berkaca dari Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah barat maupun timur. Dimana, butuh bertahun-tahun untuk merealisasikannya. “Apalagi provinsi?,” ketusnya.
Namun, salah satu kebijakan nasional tersebut juga yang kemudian membawa optimisme Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahwasanya, Bogor bisa memisahkan diri dengan Provinsi Jawa Barat.
“Makanya harus lewat kajian-kajian. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang, tidak bisa hanya dalam jangka waktu yang pendek,” pungkasnya. (dka/pkl4/pkl5/b)
