BOGOR – RADAR BOGOR, Berbagai kegiatan dilakukan KAM IPB untuk merayakan dirgahayu RI yang ke 74 tahun. Satu diantaranya dengan seminar.
Pada Sabtu (10/8/2019) di Gedung Serbaguna Makorem 061/Suryakancana, KAM IPB menggelar seminar Dialaog Kebangsaan dengan tema “Indahnya Keberagaman Menuju Indonesia Maju” yang menghadirkan pembicara dari dosen luar negeri dan jenderal.
Dikuti ratusan warga masyarakat dari berbagai kalangan. Di dialog tersebut, ketiga pembicara sepakat untuk mengusir kelompok intoleransi dan radikalisme yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, harus diusir dari bumi Indonesia.
Kesepakatan diambil dari pembicara yang tampil. Diantaranya dari dosen dalam dan luar negeri, serta juga unsur militer berpangkat jenderal.
Prof. Sumanto Al Qurtuby, dosen King Fadh University of Petroleum and Minerals Arab Saudi ini mengatakan, ada kelompok di tengah masyarakat Indonesia yang suka membuat kekerasan dan intoleransi.
Di masyarakat Indonesia, ada banyak sekali masyarakat yang sangat toleran. “Mereka ini hidup dalam ke-bhinekaan. Namun ada sekelompok kecil, yang suka sekali dengan kekerasan dan intoleransi serta radikalisme,” kata Qurtuby
Dengan atas nama kebebasan demokrasi, kelompok intoleran dan radikal ini kerap memaksa kehendak. Atas fenomena ini, seluruh elemen harus bersatu.
Bagi dosen Arab Saudi ini, kurikulum di sekolah, harus mengajarkan adanya toleransi. Tidak boleh ada diskriminasi, hanya karena di sekolah itu, ada siswa yang tidak beragama Islam.
“Jangan belum apa-apa, siswa sudah diajarkan kafir, kafer, kafur. Sekolah yang pengajarnya sudah terpapar intoleransi dan paham lain, harus segera dibereskan,” tegas Qurtuby. Selain lembaga pendidikan, Qurtuby juga menyoroti mesjid yang sudah terpapar paham intoleransi.
Baginya, kelompok intoleran, jangan diberi ruang sedikitpun, apalagi masuk ke ruang publik. Di Timur Tengah, orang mau ceramah saja, harus ada izin dari pemerintah. Berbeda dengan di Indonesia, bisa dilakukan secara bebas, kapan saja, dimana saja.
Termasuk isi ceramah hanya bersifat makian, umpatan, hinaan dan cacian. Seorang pemuka agama itu, harus memberikan kesejukan dan menyampaikan pesan dan bukan sebaliknya.
Qurtuby juga meminta, agar partai politik dalam berpolitik praktis, jangan meng-eksploitasi agama demi tujuan mereka.
“Jangan didik warga untuk sebuah pemahaman yang bertentangan. Agenda politik itu harus mencerdaskan masyarakat demi tujuan utama yakni, kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat dan bukan sebaliknya menjurus kepada perpecahan,”ujar Qurtuby.
Bagi Qurtuby, khilafah yang di Indonesia seperti HTI, di negara asalnya sudah tidak laku dijual. Namun, barang sampah dan rongsokan ini, kemudian dibawa ke Indonesia, untuk diterapkan. Ia juga menolak, jika faktor kemiskinan membuat orang terpapar radikal.
“Barang rongsokan mau dijual di Indonesia. Harus di sikat habis. Jangan toleran terhadap kelompok intoleran. Bahwa kemiskinan menjadi satu dari sekian faktor, orang terpapar radikal itu benar,” katanya.
Tambah Qurtuby, jangan salah banyak sekali orang pintar dan kaya juga terpapar radikal dan intoleran. Osama bin Laden, dia kaya dan pintar tapi terpapar juga. Ada juga dokter dan PNS eselon 3 dan 2 juga kena.
“Jadi ini masalah ideologi. Makanya pendekatan, harus dari semua aspek. Contohnya IPB, ada yang menyebut Institut Perkhilafahan Bogor,” kata Qurtuby.
Sedangkan Jenderal Polisi (Purn) Anton Charliyan yang menjadi pembicara menegaskan, wilayah Jawa Barat saat ini, sudah 40 persen warganya terpapar paham HTI.
Bahkan saat Pilpres lalu, angka ini naik menjadi 60 persen. Disebuah SMP di Jabar, siswanya malah lebih memilih khilafah daripada sistim Pancasila yang sudah diakui bersama oleh seluruh masyarakat.
Radikalisme dan intoleran ini masalah ideologi. Semua agama baik. Hanya saja kelompok radikal ini selalu bawa-bawa agama saat menjalankan misinya. Makanya sekarang Polri dan TNI pakai ulama yang bebar untuk berdakwah tentang bahaya radikal ini. (*/mer)
