JAKARTA-RADAR BOGOR, Rencana pendidikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Dia menilai, GBHN memang perlu dihidupkan kembali. Salah satunya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
“Supaya jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan (pembangunan) jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8).
Menteri dari PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa GBHN itu berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dirancang dalam jangka waktu 5 atau 10 tahunan. Sedangkan GBHN merupakan sebuah panduan umum dengan jangka waktu lebih lama.
Mantan politikus Senayan ini juga menilai draft GBHN atau yang disebut Pokok-pokok Haluan Negara yang telah dirampungkan Badan Pengkajian MPR masih bersifat usulan.
Oleh karena itu, jika GBHN perlu dihidupkan kembali, maka harus dilakukan amendemen terhadap UUD 1945. “Kan baru usulan, bahwa perlu ada GBHN. Saya kira semua sepakat, tetapi perlu mengubah UUD,” kata Tjahjo.(fat/jpnn)
