BOGOR – RADAR BOGOR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyoroti kinerja Pemkab Bogor. Termasuk, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ).
Sebagai bentuk pengawasan, kemarin KPK mendatangi sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, Tri Budi Rochmanto mengatakan, ULPBJ merupakan instansi yang perlu perhatian lebih. Menurut dia, instansi tersebut berurusan dengan tender yang bukan tidak mungkin ada praktik-praktik terlarang.
“Celah itu bisa jadi ada. Makannya kami lakukan dengan mitigasi untuk meminimalisir kejadian seperti itu,” ujarnya usai meninjau langsung kantor ULPBJ.
Dalam proses tender pekerjaan di ULPBJ, kata dia, akan banyak tekanan yang datang dari kepala daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan dari penyedia jasa itu sendiri.
Dalam monitoring evaluasi (Monev), KPK juga meninjau pelayanan ke Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Termasuk, Kantor Bupati Bogor.
Sementara itu, Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor Budi CW mengatakan, monev yang dilakukan KPK akan menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat.
“Menyinggung soal pengaduan dari penyedia jasa, itu harus diperhatikan. Aduan itu ada fasenya, ada masa sanggahnya. Kalau masih tidak puas, itu ada sanggah banding. Sistem pelelangan seperti. Dan kunjungan KPK ini akan jadi evaluasi kita agar lebih baik lagi,” pungkasnya. (*/dka)
