BOGOR – RADAR BOGOR, Dibandingkan dengan ‘senior’ nya Kabupaten Bogor Barat, proses pemekaran Kabupaten Bogor Timur masih harus menemui tahapan yang panjang.
Saat ini, draft rancangan daerah otonomi baru (DOB) Bogor Timur masih diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jika mengacu pada Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan DOB, proses ini belum separuh dari seluruh tahapan DOB.
“Masih sangat panjang prosesnya. Bahkan sekarang ini, dokumen Bogor Timur baru mendarat di Bandung,” ujar Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di sela-sela Obsesi Radar Bogor, kemarin.
Setelah proses pengusulan di Pemprov Jabar, draft DOB Bogor Timur masih akan ditelaah oleh tim provinsi. Kemudian diteruskan ke gubernur dan DPRD Provinsi Jabar. Jika usulan ini diterima baru diusulkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Di sini proses dan tahapannya cukup banyak. Mulai dari klarifikasi dan verifikasi, observasi lapangan dan kajian teknis. Jika ini selesai, baru masuk pada sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk memutuskan apakah DOB Bogor Timur layak atau tidak.
“Makanya ini (Bogor Timur) terus kami kawal, namun jangan sampai terjadi proses saling salip,” beber Iwan.
Sementara itu, Sekjen Presidium DOB Bogor Timur, Ade Selamet Riadi mengatakan usulan agar wilayah timur Kabupaten Bogor dimekarkan telah mencuat sembilan tahun silam. Namun bari pada 2014 dibentuklah presidium DOB Bogor Timur untuk menampung keinginan masyarakat agar wilayah industri tersebut dimekarkan.
Seusai dibentuk, pihaknya pun membedah Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tentang Otonomi Daerah. Saat itu Pemkab Bogor sebagai daerah induk masih bertahan agar jangan dulu dimekarkan.
Seiring berjalannya waktu Pemkab akhirnya setuju. Sehingga saat ini Botim dapat terus melanjutkan perjuangannya agar dapat dimekarkan. Dalam prosesnya pihaknya pun selalu mendapat kemudahan.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Jabar menyebut proses DOB Bogor Timur menjadi salah satu usulan pemekaran wilayah dengan data terlengkap ketimbang yang lainnya.
“Sehingga satu hal yang membuat Botim lebih enjoy ketika Pemprov mengatakan data terlengkap usulan DOB itu adalah Botim,” kata Alex sapaan akrabnya.
Sementara , Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak mengungkapkan, berbicara tentang DOB ada sesuatu yang tidak boleh diabaikan sebenarnya. Yakni instrumen-instrumen pendukungnya. “Yaitu tadi aturan yang menjadi dasar hukum sesuatu daerah dimekarkan,” imbuhnya. (nal/pkl2/cr1/c)
