CIAWI-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana mengkaji ulang feasibility study (FS) untuk pembangunan terminal batas kota di Kabupaten Bogor, tepanya di Ciawi.
Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang, Dadang Iskandar menjelaskan, kajian ulang dilakukan mengingat data yang lama sudah kadarluasa. Pemkab Bogor bakal menganggarkan kajian tersebut melalui APBD 2020.
“Sama halnya kajianya dengan DOB Bogor Barat harus di kaji ulang (kadar luasa, red).Karena statusnya bakal type B, Pemkab Bogor hanya menyiapkan lahannya saja,” ujar Dadang kepada Radar Bogor, kemarin.
Menurutnya, Pemkab Bogor tidak akan mengeluarkan anggaran fisik untuk pembangunan infrastrukturnya, tetapi karena Terminal Ciawi merupakan keinginan pemerintah daerah maka Pemkab Bogor yang harus menetapkan lokasi melalui FS. “Kalau sudah jadi provinsi yang mengelolanya nanti,” ujarnya.
Dadang menambahkan, dalam FS yang sudah ada, terdapat tiga titik lokasi yang layak dijadikan untuk pembangunan Terminal Ciawi.
“Kita lihat nanti, FS itu untuk memastikan lokasi disini layak atau tidak baik dari sisi traffic dan yang lain sebagainya harus dikaji lagi, setelah itu pembebasan lahan baru DED,” tuturnya.
Ia berharap anggaran tersebut dapat disetujui DPRD Kabupaten Bogor, karena disaat bersamaan bupati Bogor, Ade Yasin tengah konsentrasi menata wilayah tengah Kabupaten Bogor yakni penataan di Underpass Sentul.
“Nanti ada pembebasan, agar ada putaran dan mengurai kemaceran juga tujnuanya. Kalau regional, Sentul juga strategis, mudah-mudahan di perubahan ini anggaranya masuk,” ujar dia.
Sebelumnya, rencana pembangunan terminal batas kota di Kabupaten Bogor nampaknya belum ada kepastian. Bahkan, FS atau kajian yang dilakukan untuk menopang pembangunan pun tak jelas sudah dilakukan atau belum.
Kabid Terminal dan Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dudi Rukmayadi. Menurut Dudi, hingga saat ini rencana pembangunan terminal batas kota belum bisa dipastikan.
“Sampai sekarang itu FS belum ada. Pembangunan terminal batas kota harus melalui kajian yang dalam. Karena nantinya akan menentukan kelas dari terminal tersebut,” kata Dudi pada Radar Bogor di kantornya, kemarin (11/7).
Ketidakjelasan tersebut juga muncul pada siapa yang akan membangun terminal batas kota. Apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten Bogor. Penentuan tipe terminal juga bakal terlihat saat FS itu rampung.
Seperti yang diketahui, sebagai contoh, kondisi Simpang Ciawi memaksa kawasan tersebut untuk dibangun terminal batas kota. Kondisi angkutan yang semerawut sudah tak bisa dikompromi.
“Terminal itu ada tiga kelas, A, B, dan C. Kalau terminal A kewenangannya pusat, B kewenangan provinsi dan C pemerintah kota/kabupaten. Di Ciawi itu ada pelayanan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), sehingga lebih cenderung ke provinsi,” terang Dudi. (ded)
