25 radar bogor

Data Kadaluarsa, Pemkab Kaji Ulang Ibu Kota DOB Bogor Barat

Salah satu sudut jalan di Cigudeg. Hendi/Radar Bogor

CIGUDEG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten Bogor bakal melakukan kajian ulang dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor. Usulan itu bakal dituangkan dalam anggaran APBD Perubahan 2019.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, selain memfasilitasi dan menyiapkan DOB Bogor Barat, Pemkab Bogor kini sedang membahas untuk melakukan kajian DOB Kabupaten Bogor Barat yang kadaluarsa karena telah lewat dari lima tahun.

Sehingga, saat moratorium DOB dicabut Presiden Joko Widodo pada tahun 2020, DPR RI bisa langsung mengesahkan DOB Bogor Barat lewat sidang paripurna.

“Memang harus direvisi, kita tunjuk tim melalui konsultan. Karena sudah lebih dari lima tahunm ada perubahan angka penduduk, PAD dan lain sebagainya, itu nanti direvisi,” ujar politisi Gerindra itu.

Menurutnya, tim konsultan juga harus mengkaji lagi ibu kota DOB Bogor Barat yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni di Kecamatan Cigudeg tepanya di Kampung Anyar, Desa Cigudeg. “Bisa saja berubah tergantung kajian nantinya,” ujarnya.

Anggaran yang akan disiapkan berkisar antara Rp1-1,5 miliar dalam APBD Perubahan.

“Kita juga menyiapkan anggaranya untuk persiapan DOB nanti di APBD 2020 dialokasikannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengalokasikan anggaran Rp40 miliar dalam APBD 2020 untuk persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.

Hal itu diungkapkan langsung Bupati Bogor, Ade Yasin, bahwa anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur khususnya calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg.

“Kita sudah usulkan untuk masuk APBD 2020 sebagai anggaran persiapan DOB sebesar Rp40 miliar. Anggaran itu untuk infrastrukturnya,” kata Ade.

Pemkab Bogor sebagai daerah induk akan terus mengalokasikan anggaran selama tiga tahun untuk DOB Kabupaten Bogor hingga daerah anyar itu benar-benar siap ‘merdeka’ dari Kabupaten Bogor.

“Kan daerah persiapan selama tiga tahun. Jadi anggaran disuplai oleh kabupaten induk dulu sampai DOB menggelar pilkada sendiri,” katanya.(ded)