BOGOR-RADAR BOGOR, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/07/2019) siang.
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga menjabat Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo .
Rapat pengendalian inflasi ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga khususnya bahan pangan di seluruh daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) menjadi kunci dalam pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia agar menjaga inflasi di setiap daerahnya masing-masing.
“Tadi Wapres mengingatkan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia agar menjaga inflasi di tingkat Radikal. Radikal yang dimaksud adalah tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah,” ujar Dedie.
Saat memimpin jalannya rapat, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, tingkat inflasi yang sehat adalah berada di kisaran 3,5 hingga 5 persen. Untuk bisa menjaga inflasi di tingkat yang sehat, pemerintah di daerah harus mampu menyeimbangkan antara kenaikan harga barang dengan pendapatan petani. Selain itu, harus mendorong orang untuk berproduksi.
“Sehingga, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga tingkat inflasi tersebut. Inflasi jika diibaratkan seperti tekanan darah, kalau tinggi kita akan pingsan, kalau terlalu rendah kita juga pusing, bisa pingsan. Jadi yang bagus ya di tengah-tengah,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengamini pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Guna terjaganya realisasi inflasi sepanjang 2018 di kisaran 3,13 persen tidak terlepas dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia.
“Melalui implementasi strategis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dengan fokus utamanya adalah ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” katanya. (Humpro :Alif/Ryan-SZ)
