JAKARTA-RADAR BOGOR, Bukan hanya kursi menteri yang menjadi rebutan. Posisi ketua MPR periode 2019-2024 juga menjadi incaran. Selain parpol koalisi penyokong Jokowi-Ma’ruf, parpol eks Koalisi Adil Makmur juga terang-terangan membidik pucuk pimpinan lembaga tinggi negara itu.
Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid menyatakan sangat realistis jika partainya kebagian jabatan tersebut. Menurut dia, itu bisa menjadi salah satu bentuk rekonsiliasi pascapilpres. Sodik menuturkan, KPU telah menetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. PDIP sebagai pemenang Pileg 2019 juga berhak menduduki kursi ketua DPR. Nah, sebagai wujud rekonsiliasi, kata Sodik, Gerindra dinilai berhak menjabat ketua MPR. ”Saya kira ini adalah komposisi terbaik,” ujarnya kemarin (20/7).
Sodik menyampaikan, rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah perpecahan. Memperkukuh kembali semangat persatuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik bahwa pihaknya mengincar kursi ketua MPR. Namun, yang menentukan adalah lobi-lobi politik. Sebab, pimpinan MPR dipilih anggota MPR yang berasal dari DPR dan DPD. ”Lobi-lobi ini sekarang dalam proses awal pembicaraan,” kata Muzani.
Sejauh ini, proses tersebut dinilai masih sangat cair. Partai pengusung Jokowi-Ma’ruf maupun eks Koalisi Adil Makmur sama-sama masih dinamis. Apakah akan mengusung satu paket atau dua paket pimpinan koalisi.
Dia menyatakan, perolehan kursi Gerindra dan tiga parpol eks koalisi memang minoritas. Jika digabung, jumlahnya 226 kursi atau hanya 39,30 persen kekuatan kursi parlemen. Kalah jauh oleh koalisi yang mengusung Jokowi-Ma’ruf sebanyak 349 kursi atau sekitar 60,69 persen. ”Bisa saja semua fraksi sepakat dengan satu paket (pimpinan MPR, Red),” paparnya.
Pada bagian lain, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak rela jika ketua MPR direbut Gerindra. Sebab, Golkar dan PKB juga sudah mengincar kursi tersebut. Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Golkar sangat pantas mendapat jatah kursi ketua MPR. Itu mengacu pada urut-urutan perolehan suara dan kursi DPR. ”Rasionalisasi politiknya kan jelas,” kata Airlangga.
Dia mengaku telah menjalin komunikasi dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Kerja. Termasuk PKB yang membidik jabatan yang sama. Bahkan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. (JPG)
