JAKARTA-RADAR BOGOR, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini rasio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Angka tersebut hanya menurun tipis sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini rasio pada September 2018 lalu yang sebesar 0,384. Secara Year on Year (yoy), gini rasio juga menurun tipis sebesar 0,007 poin dari 0,389.
Dikonfirmasi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan belum mengetahui secara pasti angka penurunan gini rasio yang dirilis BPS. Kendati demikian, menurut dia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk dinilai sangat sulit untuk diturunkan dibandingkan indeks makro ekonomi lainnya.
“Tingkat kemiskinan atau pengangguran turun gak susah,tapi kalau gini rasio turun itu susah,” kata Darmin di Kantor Kemenko Pereknomian, Jakarta, Senin (15/7) seperti dikutip dari jawapos.com.
Darmin menyebut penurunan gini rasio sebesar 0,002 poin pada Maret 2019 sudah merupakan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Apalagi, kata dia, penurunan tersebut diiringi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang berlangsung positif.
“Pertumbuhan diiringi dengan penurunan gini rasio itu suatu prestasi yang tidak semua negara bisa melakukannya,” tukasnya.
Dihubungi terpisah, Ekonom Institute For Development Of Economics And Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyatakan memiliki perspektif lain mengenai penurunan gini rasio yang berjalan lambat. Ia menilai, kebijakan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan di pedesaan tidak berjalan efektif.
“Dana desa dirasa belum efektif karena dana desa masih dikuasai oleh elite-elite yang ada di desa. Kemudian belum inklusif menjangkau orang-orang miskin di pedesaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di desa,” kata Bhima kepada JawaPos.com, Senin (15/7).
Selain dana desa, melambatnya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur pada gini rasio menunjukan bahwa kebijakan bansos yang digalakan pemerintah beberapa bulan terakhir tidak berjalan efektif. Terutama, demi menstimulus peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat miskin.
“Selain itu, yang lebih penting, pembukaan lapangan kerja masih terbatas dan masih melambat. Sehingga penyerapan tenaga kerja yang terbatas ini ujungnya adalah pendapatan masyarakat miskin tidak meningkat signifikan,” jelasnya.
Terakhir, lanjut Bhima, pembangunan infrastruktur juga belum mampu mendorong kemakmuran masyarakat di daerah, khususnya di Indonesia bagian timur. Sebab, pembangunan infrastruktur tersebut belum berkorelasi dengan industri manufaktur dan produksi rakyat.
(JPG/magang-ulfah)
